Connect with us

Politik

Yusril Tuding Kubu Prabowo Sengaja Giring Opini Seolah-olah Saksi Mendapatkan Ancaman

JARRAK.ID

Published

on

Ketua Tim Kuasa Hukum Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Ketua Tim Hukum Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa kubu Prabowo-Sandiaga Uno sengaja menciptakan opini jika saksi yang akan dihadirkan dalam sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) mendapatkan ancaman.

Demikian disampaikan Yusril merespon sikap kubu Prabowo-Sandi yang meminta agar 30 saksi yang akan dihadirkan di MK mendapatkan jaminan keselamatan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

“Kami menganggap laporan ke LPSK satu teror psikologis kepada masyarakat seolah-olah para saksi yang akan diajukan ke MK ini dihalang-halangi, diteror dan ditakut-takuti. Sehingga nanti ujung-ujungnya tidak datang ke MK begitu loh,” kata Yusril pada wartawan di media center TKN jalan Cemara, Senin (17/06/2019).

Selama ini kata dia, kubu Prabowo-Sandi lebih sering menyampaikan opini dibandingkan fakta terkait kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2019.

“Indikasi patut diduga ini perlu diungkapkan di persidangan, kami penasaran bukti apa yang anda punya silakan diungkapkan,” ujarnya.

Itulah sebabnya, Yusril meminta masyarakat menilai dengan bijak, kubu mana yang berlaku jujur dan adil.

“Karena tidak mempu menghadirkan lantas, ‘Oh kami ini ditakut-takuti, oh diteror’ dan sebagainya. Ini bisa saja terjadi. Kami berharap masyarakat dapat secara jelas memahami ini ya,” tegasnya.

Tim Hukum Prabowo-Sandiaga, Nicholay Apriliando mengungkapkan alasan perlu adanya perlindungan saksi oleh LPSK. Nicholay menjelaskan bahwa landasan hukum yang dipakai dalam mengajukan permohonan perlindungan saksi tersebut yaitu sesuai dengan undang-undang dasar 1945 Pasal 28 G.

“Di samping itu juga kami melihat Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia khususnya pasal 29 dan pasal 30,” jelasnya.

Selain itu Nicholay menambahkan, landasan hukum lainnya yaitu Undang-undang 12 Tahun 2005 tentang ratifikasi konvenan hak-hak sipil dan politik. Ia menuturkan Indonesia turut menandatangani ratifikasi konvenan tersebut.

Baca Juga:  Sering Komentar Ngaco, Fadli Zon Minta PSI Belajar Politik Dulu

“Ini berlaku di seluruh dunia terhadap perlindungan hak-hak sipil dan politik. Inilah menjadi dasar kenapa kami meminta perlindungan saksi,” ujarnya.

Tidak hanya itu, pengacara yang juga pernah mendampingi pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada Pemilu 2014 juga mengungkapkan alasan perlunya perlindungan saksi. Berdasarkan pengalaman 2014 lalu, Nicholay menjelaskan bahwa banyak saksi yang tidak hadir karena takut keselamatannya terancam.

“Ini fakta yang harus kita ungkapkan, sehingga mau tidak mau pada 2019 ini kami harus menempuh langkah-langkah hukum untuk menjamin keberadaan saksi-saksi yang kami hadirkan,” tuturnya.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Berita Populer