Connect with us

Elektoral

Yusril Tantang Prabowo Buktikan Kecurangan 17 Juta Suara

JARRAK.ID

Published

on

Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra meminta Prabowo Subianto membuktikan soal tuduhan kecurangan 17 juta suara dalam pelaksanaan Pilpres 2019.

“Jadi harus dibuktikan hasil akhir perhitungan suara yang ditetapkan KPU yang kalau dilihat persentase (perbedaannya) 11 persen atau 17 juta (suara), maka angka 17 juta itu yang curang, bagaimana cara membuktikannya kita lihat nanti pengacara Prabowo membuktikannya,” kata Yusril di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (21/05/2019).

Menurut Yusril, pihaknya juga akan menyiapkan sejumlah bukti bahwa apa yang dituduhkan Prabowo tidak benar.

“Kita siapkan bantahan-bantahan dan bukti-buktinya. Kalau mereka mengajukan saksi dan ahli kami juga akan mengajukan saksi dan ahli karena harus sama kesempatannya tapi pada akhirnya Mahkamah Konstitusi yang memutuskan permohonan tuduhan kecurangan itu terbukti atau tidak,” ungkap Yusril.

Namun hingga saat ini, Yusril dan tim kuasa hukum belum membuat bantahan apapun karena semua argumentasi akan tergantung pada isi gugatan yang disampaikan kuasa hukum Prabowo-Sandi ke MK.

“Kalau MK mengatakan ada 1, 2, 3 tempat terjadi kecurangan tapi akan kembali ditanya, angka selisihnya 17 juta tidak? Kalau beberapa tempat ada kecurangan dan kesalahan hitung dan harus dilakukan pemilu ulang, apakah akan memengaruhi angka 17 juta itu atau tidak?” tambah Yusril.

Yusril menegaskan, dugaan kecurangan sampai 17 juta suara sangat sulit dibuktikan.

“Jadi saya kira memang memerlukan usaha ekstrakuat untuk bisa membuktikan tuduhan bahwa terjadi kecurangan dengan angka 17 juta sekitar 11 persen. Saya sebagai advokat mewakili Pak Jokowi akan dengan sabar mendengar apa yang disampaikan di MK,” ungkap Yusril.

Dalam gugatan ini, Jokowi-Ma’ruf Amin adalah sebagai pihak terkait karena pihak yang menjadi termohon adalah KPU.

Baca Juga:  Jokowi: Terima Kasih Masyarakat Bali Telah Memilih Saya dan KH Ma'ruf

“Tapi yang menjadi termohon kan KPU, jadi Pak Jokowi dan Ma’ruf Amin sebagai pihak terkait, bukan termohon tetapi kalau diterima sebagai pihak terkait haknya sama dengan pihak termohon. Saya dengan tim pembelaan hukum TKN sudah mempersiapkan segala sesuatunya termasuk surat kuasa kepada Pak Jokowi dan Ma’ruf Amin untuk menulis surat ke ketua MK agar menjadi pihak terkait dalam gugatan tersebut,” jelas Yusril.

Namun menurut Yusril, Jokowi sangat menghormati dan menyambut baik perselisihan hasil pemilu tersebut ke MK.

“Kita hormati apa yang disampaikan Pak Prabowo meski tidak bisa menerima hasil dari KPU tapi menempuh cara konstitusional ke MK dan mengajak pendukung beliau untuk melakukan aksi damai dan tidak melakukan aksi makar,” ungkap Yusril.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Berita Populer