Connect with us

Politik

Yusril Sepakat Soal Pembentukan Dewan Pengawas KPK, Ini Alasannya

JARRAK.ID

Published

on

Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra mengaku sepakat dengan rencana pembentukan Dewan Pengawas bagi Komisi Pemberantasan Korupsi. Pembentukan Dewan Pengawas merupakan salah satu poin dalam draft Revisi UU KPK.

“Saya berpendapat pengawasan memang perlu. Tidak ada satu pun lembaga yang tidak bisa diawasi. Itu prinsip dalam tata kelola pemerintahan,” ujar Yusril di kantor wakil presiden, Jakarta, Rabu, (11/09/2019).

Soal dewan pengawas KPK ini diatur dalam Pasal 37 draf revisi UU KPK. Dalam Pasal 37A ayat (1) menyebut dewan pengawas untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK.

Sementara Pasal 37A ayat (2) menyatakan dewan pengawas adalah lembaga nonstruktural yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri.

Keberadaan dewan pengawas diketahui juga ada dalam sejumlah lembaga negara seperti Kompolnas sebagai pengawas kepolisian, Bawas MA sebagai pengawas MA, dan beberapa lembaga lain.

Sekalipun pada prinsipnya kata Yusril, DPR sudah melaksanakan pengawasan kepada KPK. Tapi kata dia, KPK secara khusus memang membutuhkan Dewan Pengawas untuk internal KPK.

“Itu normal saja. Jadi bagaimana nanti UU membahas itu, apakah pengawasnya melekat pada lembaga itu sendiri kita serahkan ke pembuat UU,” katanya.

Poin-poin pokok dalam draf perubahan ini antara lain, keberadaan dewan pengawas, aturan penyadapan, kewenangan surat penghentian penyidikan perkara (SP3), status pegawai KPK.

Kemudian kedudukan KPK sebagai penegak hukum cabang kekuasaan eksekutif, serta posisi KPK selaku lembaga penegak hukum dari sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Populer