Connect with us

Politik

Wapres JK Usul Pelaksanaan Pileg dan Pilpres Dipisah, Ini Respon Bawaslu

JARRAK.ID

Published

on

Ketua Bawaslu, Abhan (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengakui jika pelaksanaan Pemilu 2019 sangat kompleks dan rumit.

Namun saat ini Bawaslu akan fokus untuk mengawasi gelaran Pemilu 2019 yang baru saja selesai digelar, baru kemudian memikirkan soal wacana Pileg dan Pilpres kembali dipisah pada 2024 mendatang.

Demikian disampaikan Bawaslu merespon wacana yang disampaikan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) agar pelaksanaan Pilpres dan Pilpres pada tahun 2024 kembali dipisah.

“Prinsip kami gini, tugas ini belum selesai. Kami selesaikan dulu tugas pengawasan Pemilu 2019. Persoalan nanti bahwa pada tahapan akhir evaluasi seperti apa, tentu nanti kami sampaikan rekomendasinya,” kata Ketua Bawaslu Abhan, di kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa, (23/04/2019).

Abhan merasa jika pemilu kali ini memang kompleks. Terutama, karena melihat banyak anggota KPPS dan pengawas pemilu di tingkat kecamatan yang meninggal saat bertugas.

“Ini begitu kompleksitas teknis, memang bisa kita rasakan. Satu hal misalnya, kalau di jajaran pemilu dan penyelenggara pemilu KPU, yang sampai meninggal dunia ada sekitar 90-an, di kami pun sampai saat ini sudah sampai 33 yang meninggal. Tentu ini menjadi satu pikiran juga,” ujar Abhan.

Sementara, anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan saat ini Bawaslu belum bisa mengambil sikap apakah Pileg dan Pilpres akan dipisah.

Fritz menuturkan penambahan surat suara dalam pemilu kali ini memberikan perbedaan yang dalam pelaksanaan pemungutan suara di hari H pencoblosan.

“Kami belum bisa menjawab secara sempurna soal itu karena ini masih dalam kajian kita. Tapi kan kita bisa melihat bagaimana proses penambahan satu kertas surat suara dari empat jadi lima itu ternyata memberikan perbedaan luar biasa dalam pelaksanaan di hari pemungutan suara,” tutur Fritz di lokasi yang sama.

“Meskipun kita tahu bahwa jumlah DPT-nya sudah diperkecil jadi maksimal cuma 300 (per TPS), tetapi kan proses penghitungannya sampai pencatatan itu bisa sampai kepada tengah malam atau pagi atau sampai siang jam 12 begitu,” imbuhnya.

Sebelumnya, KPU melakukan riset evaluasi pelaksanaan pemilu serentak. Salah satu rekomendasinya, yaitu dilakukannya pemilu serentak dengan dua jenis. Riset evaluasi ini dilakukan berdasarkan Pemilu 2009 dan Pemilu 2014. KPU mengatakan dua jenis pemilu tersebut, yaitu pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah.

“Pemilu serentak nasional untuk pilpres, pemilu DPR dan DPD memilih pejabat tingkat nasional. Pemilu serentak daerah untuk pilkada gubernur dan bupati/wali kota dan DPRD provinsi dan kabupaten/kota (memilih pejabat tingkat daerah provinsi/kabupaten/kota),” ujar Komisioner KPU Hasyim Asyari.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Populer