Connect with us

Daerah

Waduh, Pelaku Korupsi Dana Bantuan Gempa Lombok Bisa Dihukum Mati

JARRAK.ID

Published

on

Illustrasi (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram Fraksi Golkar, HM, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kejaksaan Negeri Mataram. HM tertangkap tangan menyelewengkan dana bantuan bencana gempa Lombok.

Di tengah kondisi masyarakat Lombok yang tertimpa musibah, kabar tersebut tentunya menyakitkan. Diketahui, sejumlah masyarakat Lombok yang saat ini masih hidup di tenda-tenda pengungsian karena rumah mereka hancur akibat gempa beberapa waktu lalu.

HM terancam hukuman mati atas perbuatannya tersebut. Hal tersebut termaktub dalam Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Ancaman hukuman mati tersebut tercantum di dalam pasal 2 UU Tipikor yang bunyinya sebagai berikut:

Ayat 1

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ayat 2

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Selain itu, pasal di UU tersebut juga menyebutkan, klausul ‘keadaan tertentu’ dalam pasal 2 ayat (2) ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional,  sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Hingga saat ini, kasus dugaan korupsi dana bantuan gempa Lombok itu masih dalam tahap proses pemeriksaan oleh Polda NTB.

Baca Juga:  Sekda Ditunjuk sebegai Pansel Perombakan SKPD Pemprov DKI

“Iya (berkaitan dengan bantuan gempa), saat ini sedang diproses Kajari Mataram,” ujar Kabid Humas Polda NTB Kombes Komang Putra, dilansir Kumparan pada Jumat (10/9).

Menurut Komang, HM masih menjalani pemeriksaan intensif. Ditanya terkait jumlah bantuan yang diselewangkan, Komang masih enggan menyebutkannya.  “Kita tunggu Kajari yang memproses,” kata dia.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer