UU Cipta Kerja Mampu Menjamin Orang Kecil tidak Kian Tersingkir dari Pembangunan Perkotaan

2 min read

Jakarta, Jarrak.id | UU Cipta kerja ini kian memberikan keleluasaan bagi pemerintah untuk menjamin keadilan dalam kepemilikan tanah kepada rakyat kecil. Bank Tanah, yang telah disahkan DPRRI dalam UU Cipta Kerja, akan berwenang mendistribusikan tanah sesuai rencana-rencana reforma agraria. Dengan tanah di tangannya, pemerintah melalui Bank Tanah, bisa merencanakan pembangunan tempat-tempat usaha bagi orang kecil, juga tempat tinggal bagi orang kecil.

Di masa mendatang, pemerintah dapat memcegah, orang-orang kecil untuk tidak mudah tersingkir makin jauh ke pinggir-pinggir kota.
Selain mampu menjamin ruang hidup lbh baik bagi orang miskin, juga akan kian mudah bagi pmerintah menarik investasi.

Karena Bank Tanah selain memiliki hak untuk mengumpulkan kembali tanah-tanah terlantar, juga memiliki wewenang kuat untuk mengeksekusi tanah guna diberikan kpd para pelaku usaha.

Dalam konteks ijin-ijin kepemilakan hak unt dunia usaha di daerah, makin terjamin kondusifitas kepastian hukum. Ketika UU Cipta efektif nanti, maka UU ini mensyaratkan tdk tumpang tindih peraturan. Peraturan-peraturan daerah yg tdk sinkron dengan UU Cipta Kerja, akan disinkronkan oleh presiden.

Walaupun ijin masih tetap berada si tangan pemda, tapi UU ini mengharuskan pemda bergerak cepat. Dalam dua minggu tdk direspon permohonan ijin pelaku usaha, maka pemda itu akan dikenakan hukuman adminstratif.

Jika sebelumnya perda tumpang tindih tidak mudah dicabut tanpa melalui proses peradilan di Mahkamah Konstitusi, kini presiden boleh menyingkronkan langsung dengan UU Cipta Kerja untuk mempercepat proses ijin usaha.
Tapi tdk benar UU ini akan menarik wewenang daerah ke pusat.

Semua usul pasti awalnya datang dari daerah. Jika dalam dua minggu semua sdh beres, maka tidak perlu pusat melakukan intervensi.

Sumber : T. Taufiqulhadi Staf Khusus dan Juru Bicara Kementerian

Editor: GR/Wok