Connect with us

Politik

UU Antiterorisme Libatkan TNI Hanya Bila Diperintah Presiden

JARRAK.ID

Published

on

Illustrasi/Net

JAKARTA – JARRAK.ID – Pelibatan oknum TNI dalam pemberantasan tindak pidana terorisme masih menjadi perdebatan. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meminta Presiden Joko Widodo menjelaskan detail tugas dan fungsi TNI dalam pemberantasan terorisme di Indonesia.

Koordinator Kontras Yati Andriyani mengatakan, TNI boleh dilibatkan hanya dalam kondisi mendesak. Artinya, menurut dia, pelibatan TNI hanya bila tidak ada opsi lagi.

“Pertama, harus dipastikan bahwa pelibatan TNI sebagai pilihan terakhir, ketika Polri atau penegak hukum sudah tidak mampu. Kedua, harus jelas dalam skala, situasi, derajat, atau intensitas situasi seperti apa TNI terlibat,” terang Yati dilansir detikcom, Jumat (25/5/2018).

Yati menjelaskan, mekanisme pelibatan elite TNI itu harus dimuat dalam perpres. Menurutnya, dalam perpres itu juga harus ditegaskan bahwa TNI tidak boleh terlibat dalam proses pemidanaan hingga mekanisme evaluasi pelibatan TNI.

“Ketiga, TNI tidak bisa terlibat dalam konteks penyelidikan, penyidikan, atau proses pemidanaan (criminal justice process). Keempat, adanya jaminan ketiadaan tumpang tindih kewenangan. Kelima, adanya jaminan mekanisme pengawasan yang jelas dan akuntabel,” ujarnya.

Meski UU Antiterorisme sudah disahkan, Yati mengaku perlu dirumuskan UU pendukungnya. Menurut Yani, ada setidaknya dua UU yang menurut mereka harus segera dirancang. Salah satunya, kata dia, UU Perbantuan Khusus yang menjelaskan pembagian tugas dan fungsi TNI dalam pemberantasan terorisme.

“RUU Perbantuan Khusus yang dapat lebih menjelaskan fungsi perbantuan TNI. RUU Peradilan Militer untuk evaluasi dan mencegah potensi penyalahgunaan wewenang atau kesewenang-wenangan dalam pemberantasan tindak pidana terorisme,” ungkap dia.

Tanggung Jawab Baru Polri

Aturan pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme di Indonesia harus melalui perintah Presiden Jokowi. Ketua SETARA Institute, Hendardi, mengatakan bahwa operasi pemberantasan terorisme oleh TNI harus melalui perintah presiden.

Baca Juga:  Kepala BNPT: UU Antiterorisme Aturan Terlengkap di Dunia

“Atau seperti apa yang Presiden Jokowi pernah sebutkan bahwa (pelibatan TNI) itu bisa dilakukan ketika polisi sudah tidak mampu, tapi itu juga mesti dengan perintah presiden, perintah politik. Jadi prinsipnya, perpres itu mengatur konteks itu. Jadi nggak bisa semaunya dilibatkan atau diturunkan TNI,” ujar Hendardi.

Bahkan menurut Hendardi, keterlibatan TNI juga menjadi tanggung jawab baru bagi pihak Polri. Pasalnya, jika terjadi pelanggaran oleh TNI dalam operasi, maka Polri yang harus menanggung hal tersebut.

Karena, kata dia, pemberantasan terorisme adalah ranah penegak hukum, sementara TNI bukan penegak hukum. Kalaupun pelanggar diadili melalui peradilan militer, menurut Hendardi, hukumannya hanya sanksi disiplin.

“Ya, polisi yang ketumpuan karena militer hanya bisa dimintai pertanggungjawaban lewat peradilan militer, yang peradilan militer sendiri itu eksklusif. Hanya mereka (TNI) sendiri, dan itu kan pengadilan disiplin,” pungkas Hendardi.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer