Connect with us

Daerah

Usai Jadi Tersangka Mega Korupsi BLBI, KPK Mulai Kejar Aset Sjamsul Nursalim

JARRAK.ID

Published

on

Gedung KPK (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan mantan pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim sebagai tersangka kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Saat ini, KPK mulai melacak aset milik pria yang saat ini diketahui tinggal di Singapura tersebut.

KPK juga menyebut bahwa berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Sjamsul Nursalim dianggap merugikan keuangan negara sampai Rp4,58 triliun. Pelacakan aset terhadap Sjamsul Nursalim diharapkan dapat menutupi kerugian negara akibat kasus korupsi tersebut.

“Proses yang dilakukan saat ini adalah asset tracing. Jadi kami menelusuri aset-aset yang diduga terkait dengan tersangka, dan juga pokok perkara ini sehingga nanti diharapkan ketika prosesnya berlanjut KPK bisa memaksimalkan aset recovery,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa, (11/06/2019).

“Kami berharap Rp 4,58 triliun ini bisa dirampas untuk negara dan kemudian dikembalikan ke dalam masyarakat,” imbuhnya.

KPK tidak hanya menelusuri aset yang diatasnamakan Sjamsul Nursalim, tetapi juga aset atas nama pihak lain yang diduga ada hubungannya dengan kasus yang menjerat Sjamsul Nursalim.

“Aset itu bisa saja dalam bentuk apapun, dan menggunakan nama siapa pun, apalagi kita tahu ada yang disebut dengan BO beneficial owner yang bisa saja namanya tercantum, atau tidak tercantum di sebuah struktur perusahaan. KPK pasti juga akan menelusuri informasi semua informasi yang ada terkait dengan kepemilikan aset,” ucap Febri.

Sjamsul dan istrinya, Itjih Nursalim ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga bersama-sama melakukan tindakan yang merugikan negara bersama Syafruddin terkait BLBI. Sjamsul disebut menjadi pihak yang diperkaya dalam kasus dengan indikasi kerugian keuangan negara senilai Rp 4,58 triliun ini.

Keduanya disangkakan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Populer