Connect with us

Daerah

Tolak People Power, Direktur JARRAK Intruksikan Anggotanya Tak Ikut Aksi 22 Mei

JARRAK.ID

Published

on

Direktur Eksekutif Badan Pimpinan Pusat (BPP) Jaringan Reformasi Rakyat (JARRAK), John Kelly Nahadin (Doc. JARRAK)

JAKARTA – JARRAK.ID – Direktur Eksekutif Badan Pimpinan Pusat (BPP) Jaringan Reformasi Rakyat (JARRAK), John Kelly Nahadin mengintruksikan kepada seluruh anggotanya yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia untuk tidak ikut aksi 22 Mei di Jakarta. Nahadin berharap, seluruh anggota JARRAK dapat menjadi teladan dalam berdemokrasi.

“Kepada seluruh anggota JARRAK di seluruh daerah di Indonesia untuk tidak turun jalan dan ikut aksi 22 Mei, baik di Jakarta dan di daerah-daerah. Anggota JARRAK harus menjadi teladan dalam berpolitik dan berdemokrasi. Anggota JARRAK juga berkewajiban dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” kata Nahadin dalam pesan tertulis kepada redaksi Jarrak.id, Sabtu, (19/05/2019).

Menurut Nahadin, pengerahan massa pada tanggal 22 Mei mendatang justru dapat berisiko menimbulkan benturan dan konflik horizontal. Karena itu, ia meminta agar semua pihak hendaknya dapat menahan diri.

“Untuk mencegah potensi munculnya konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa, maka anggota JARRAK harus menahan diri, dan tidak terlibat dalam berbagai aksi dan upaya yang bertentangan dengan amanat konstitusi,” tegas Nahadin.

Nahadin juga menetang keras berbagai aksi people power yang berpotensi pada terjadinya tindakan makar. Menurutnya, tindakan tersebut sangat bertentangan dengan konstitusi dan etika kebangsaan.

“Sehingga sikap dan tindakan aparat kepolisian selama ini sudah benar, dengan melakukan proses hukum kepada pihak-pihak yang ingin mengacaukan dan meruntuhkan NKRI,” imbuh Nahadin.

Pemilu Sudah Sesuai Undang-Undang

Nahadin juga menyebut, bahwa pelaksanaan Pemilu 2019 di Indonesia sudah sesuai dengan undang-undang, berlangsung secara konstitusional, terbuka, jujur, dan adil.

Penyelenggara pemilu pun, menurut Nahadin, juga telah bekerja profesional, netral, dan transparan. Bahkan, mereka juga kooperatif menerima masukan, segala kesalahan telah diperbaiki, dan dugaan adanya kecurangan sudah dilakukan pemilihan ulang kembali.

Nahadin meminta, jika memang ada pihak-pihak yang tidak sepakat dengan hasil pelaksanaan Pemilu 2019, maka sebaiknya menggunakan cara-cara sebagaimana sudah diatur oleh konstitusi, bukan justru melakukan pengerahan massa yang tidak mencerminkan sikap dewasa dalam berpolitik.

“Jika memang ada pihak yang tidak sepakat dengan hasil Pemilu, maka gunakan cara-cara yang diperbolehkan oleh undang-undang dan konstitusi, bukan justru mengerahkan massa yang dapat merusak ketertiban umum dan persatuan bangsa. Sehingga model seperti ini harus dilawan dan ditolak,” tandas Nahadin.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Populer