Connect with us

Daerah

Tolak Penghargaan HAM Cak Imin, Istri Munir: Hanya untuk Kepentingan Merebut Cawapres

JARRAK.ID

Published

on

Suciwati, istri mendiang Munir yang merupakan aktivis dan pejuang HAM (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) beberapa waktu lalu memberikan penghargaan kepada sejumlah pejuang kemanusiaan yang dianggap berjasa besar. Salah satu pejuang HAM yang masuk dalam nominasi penghargaan ala Cak Imin itu adalah Munir Said Thalib.

Sosok Munir sendiri dikenal sebagai pejuang HAM ‘kelas kakap’ yang juga pendiri Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras).

Namun penghargaan yang diberikan Cak Imin tersebut mendapatkan penolakan dari istri Almarhum Munir, Suciwati. Suci menganggap penghargaan yang diberikan oleh Ketum PKB tersebut bukan merupakan sesutu yang serius diperjuangkannya.

Tak hanya itu, Suci juga menganggap penghargaan ala Cak Imin itu bermuatan politisasi HAM. Sehingga menurutnya ia tak akan pernah mendukung siapapun yang menggunkan isu HAM sebagai dagangan politik. Apalagi diketahui Cak Imin punya ambisi besar menjadi cawapres Jokowi di Pemilu 2019 mendatang.

“Saya menolak Munir dijadikan dagangan politik, dan tidak akan pernah mendukung politisi tidak bermoral meraih posisi apapun,” cetus Suci, melalui akun twitter @OmahMunir.

“Sebagai politisi sungguh tak bermoral menggunakan isu HAM untuk kepentingan sesaat, apalagi urusan mau jadi cawapres,” tulis akun tersebut menambahkan.

Sebelumnya, Cak Imin melalui akun media sosialnya @cakimiNOW memublikasikan gelaran Penghargaan Pejuang Kemanusiaan. Dalam penghargaan tersebut ada 18 tokoh yang bakal diberikan penghargaan oleh Cak Imin. Diantara tokoh HAM yang sedianya juga ikut diberikan penghargaan oleh Cak Imin adalah mendiang Munir, pendiri LBH Adnan Buyung Nasution, dan aktivis buruh Marsinah.

Selain beberapa nama tersebut, ada juga nama penyair Widji Thukul, penyair WS Rendra, akademisi agraria dan pedesaan Sajogyo, hingga mantan Jaksa Agung Baharudin Lopa.

Baca Juga:  Tak Etis! FPI Sumenep Mencatut Bendera NU Tanpa Izin

Acara itu diselenggarakan oleh Komite Nasional Penegak Konstitusi (KNPK), di Gedung Joeang, Jakarta, Rabu, (01/08/2018).

Suciwati ketika dikonfirmasi terkait penolakan terhadap penghargaan Cak Imin itu membenarkan kalau pernyataan di akun twitter tersebut memang berasal darinya.

Suci memandang berbagai kasus HAM termasuk yang menimpa Munir pada akhirnya hanya akan menjadi komoditas politik yang selalu dimanfaatkan jelang tahun politik. Namun menurut Suci soal penyelesaian berbagai kasus HAM termasuk kasus Munir rasanya jauh panggang dari api.

“Kita melihatnya (isu HAM) ini hanya akan jadi barang dagangan lagi, komoditas politik, dan kita akan menolak dengan keras kalau ada yang terus memakainya,” ujar Suci.

Istri Almarhum Munir ini bahkan menyebut Jokowi layak diberi rapor merah soal penuntasan berbagai kasus pelanggaran HAM yang menurutnya tak ada tindak lanjutnya. Ia juga menyayangkan sikap Jokowi yang justru mengangkat sosok yang disebutnya sebagai penjahat HAM dalam pemerintahan.

Diketahui, pada masa kampanye Pemilu Presiden 2014, Jokowi sempat menjanjikan untuk menyelesaikan penuntasan kasus-kasus HAM. Hal itu tergambar dalam visi-misi pasangan Jokowi-JK.

“Hari ini kita lihat Jokowi adalah contoh buruk, dapat rapor merah dalam penegakaan HAM, karena justrru mengangkat penjahat HAM dalam pemerintahannya, ini yang paling menohok,” ucap Suciwati.

“Selama hari ini para capresnya orang-orang lama, apa yang bisa kita mau comment? Enggak akan berkembang Indonesia, tetap jalan di tempat, dengan Revolusi Mental kosongnya, semua, hari ini makin mundur soal HAM,” tambah Suci.

Hingga berita ini diturunkan, Cak Imin belum memberikan komentar terkait tudingan Suciwati soal politisasi HAM tersebut.

Sebelumnya, pemerintah melalui Menkopulhukam sempat mewacanakan akan membentuk tim yang ditugasi untuk mengungkap berbagai kasus HAM di masa lalu. Namun terkait tudingan politisasi isu HAM jelang Pilpres, Wiranto membantah hal tersebut.

Baca Juga:  Kemenpora Beberkan Alasan Tagih 'Paksa' Aset Negara ke Roy Suryo

“Lho kemarin enggak selesai, ribut. Mau kita percepat penyelesaiannya, eh ribut lagi, maunya gimana?” tuturnya.

“Momentumnya enggak ada maksud tertentu untuk itu (politisasi HAM),” lanjut Wiranto.

Wiranto sendiri dikritik para aktivis HAM karena diduga terkait kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer