Connect with us

Elektoral

Timses Jokowi Minta MK Tolak Perbaikan Gugatan Kubu Prabowo-Sandi

JARRAK.ID

Published

on

Gedung MK (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi Widodo-Ma’ruf Amin meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak perbaikan gugatan hasil Pilpres 2019. TKN menganggap bahwa perbaikan gugatan bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 dan Nomi 1 Tahun 2019.

“TKN ingin menyampaikan sikap agar MK menolak seluruh perbaikan yang diajukan oleh paslon 02 selaku pemohon. Kenapa? karena memang tidak diatur dalam dua PMK (Peraturan MK),” kata Wakil Ketua TKN Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Arsul Sani dalam konferensi pers di Posko Cemara, Jakarta, Senin, (10/06/2019).

Menurut Sekjen PPP itu, permohonan dalam PHPU adalah yang pertama kali didaftarkan kubu Prabowo-Sandi ke MK, bukan hasil perbaikan.

“Itulah yang harus dianggap sebagai materi. Paling tidak, kami sampaikan tidak boleh ada penambahan dalil atau materi permohonan dalam sengketa pilpres ini,” tegas Arsul.

Jika memang perbaikan yang dilakukan hanya terletak pada redaksional menurutnya tak jadi masalah. Namun jika perbaikan pada substansi permohonan, maka ia meminta MK untuk melakukan penolakan.

“Kalaupun itu diperkenankan, itu perbaikan redaksional saja. Bukan menambah permohonan, subtansi, dalil yang terkait dengan subtansi perkara. Itu yang kita harapkan,” jelas Arsul.

Sementara di sejumlah media sudah dilaporkan bahwa Juru Bicara MK Fajar Laksono sudah mengatakan soal penambahan dalil itu memang tak diatur dalam tahapan PHPU Pilpres.

“PMK Nomor 4 Tahun 2018 mengatur tata beracara sengketa hasil Pilpres, PMK Nomor 1 Tahun 2019 mengatur tahapan dan kegiatan. sama-sama tidak dikenal atau tidak diatur perbaikan permohonan dalam sengketa hasil Pilpres,” kata dia.

Namun, MK tak bisa menolak jika ada perbaikan yang diajukan. Bahkan bisa saja mengajukannya saat persidangan.

“Akan tetapi sekiranya ada dan akan diserahkan perbaikan permohonan, sebenarnya dapat disampaikan langsung oleh pemohon nanti pada saat sidang pendahuluan Jumat, 14 Juni mendatang. Atau, kalau memang berkas perbaikan permohonan akan diserahkan hari ini, tentu Kepaniteraan MK tak berwenang menolak,” ungkap Fajar.

Menurut dia, perbaikan permohonan akan disampaikan ke Majelis Hakim.

“Perbaikan permohonan tersebut akan disampaikan kepada Majelis Hakim, dan follow-up terhadap berkas perbaikan permohonan tersebut akan diputuskan oleh Majelis Hakim,” pungkasnya.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Populer