Connect with us

Daerah

Tidak Gentar Hadapi Hukuman Mati, Aman Abdurrahman Larang Kuasa Hukumnya Ajukan Banding

JARRAK.ID

Published

on

Terpidana mati kasus terorisme, Aman Abdurrahman (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Terpidana mati kasus terorisme, Aman Abdurrahman tak mengajukan banding atas vonis mati yang dijatuhkan majelis hakim kepadanya. Hal itu setelah Aman melarang tim kuasa hukumnya untuk mengajukan banding terhadap vonis yang diterimanya itu.

Kuasa hukum Aman, Asludin Hatjani mengaku kalau sebenarnya tim hukum Aman berinisiatif untuk mengajukan banding sekalipun Aman sendiri tidak meminta. Tetapi kemudian Aman secara tegas melarang tim kuasa hukumnya tersebut untuk mengajukan banding. Sehingga menurut Asludin, pihak kuasa hukum akhirnya urung banding dan menghargai keputusan Aman.

“Yang penting dia enggak mau banding. Dan saya nyatakan saya mau banding, tapi dilarang oleh beliau. Dia katakan tidak usah banding,” demikian tutur Asludin, saat dihubungi Jumat, (29/06/2018).

Terkait dengan keputusan Aman yang tidak mengajukan banding, maka saat ini keputusan hakim telah bersifat inkrah atau memiliki kekuatan hukum yang tetap. Bahkan pihak kuasa hukum Aman, Asludin mengatakan kalau nantinya Aman tidak akan melakukan upaya hukum lanjutan dalam bentuk apapun.

“Sudah dinyatakan yang tegas, dia nyatakan tidak akan banding, tidak akan kasasi, PK (peninjauan kembali), dan tidak akan grasi,” tegas Asludin.

Salah satu hal mendasar yang menyebabkan keputusan Aman untuk tidak mengajukan banding menurut Asludin adalah karena Aman tidak percaya dengan sistem demokrasi di Indonesia. Tidak hanya itu, Aman pun dikatakan Asludin tidak mempercayai sistem pemerintahan di Indonesia karena menurutnya Aman hanya percaya dengan sistem khilafah.

Aman divonis hukuman mati oleh majelis hakim PN Jakarta Selatan pada hari Jumat lalu. Aman dianggap bersalah karena menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme melalaui ceramah dan ajaran-ajarannya.

Aman dinilai telah melanggar Pasal 14 juncto Pasal 6 Perppu Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dakwaan kesatu primer. Dia juga dinilai melanggar Pasal 14 juncto Pasal 7 undang-undang yang sama sebagaimana dakwaan kedua primer.

Baca Juga:  45 Caleg Terpilih Jadi Anggota DPRD Bondowoso 2019-2024, Ini Daftarnya

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer