Connect with us

Daerah

Terpuji, Jaksa Agung Serahkan Buron Jaksa Tersangka Dugaan Suap ke KPK

JARRAK.ID

Published

on

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menyerahkan jaksa pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Surakarta, Sulistiawan Sulaksono ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Satriawan Sulaksono merupakan tersangka dalam kasus suap proyek Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) di Kejaksaan Negeri (Kejari) Surakarta.

“Ada tamu dari Kejagung yang menyerahkan 1 orang tersangka jaksa SSL (Satriawan Sulaksono) yang kemarin sudah ditetapkan menjadi tersangka,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (21/08/2019).

Saat ini ia masih menjalani pemeriksaan di KPK terkait perkara dugaan korupsi yang menjeratnya.

Selain itu, KPK juga belum memasukkan Satriawan Sulaksono ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Belum ada status DPO pada orang yang bersangkutan. Tapi kemarin dalam keadaan tertentu, ketika KPK menetapkan tersangka itu, orang yang menjadi tersangka belum berada di tangan KPK, belum sampai di kantor KPK,” ungkap Febri.

Dalam kasus ini, sebagai pihak yang diduga penerima, jaksa di Kejari Yogyakarta, Eka Safitra (ESF) dan Satriawan Sulaksono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga pemberi, Direktur Utama PT Manira Arta Rama Mandiri, Gabriella Yuan Ana (GYA) disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Puji Sikap Kejagung

Sementara itu, Direktur Eksekutif Badan Pimpinan Pusat Jaringan Reformasi Rakyat (BPP JARRAK), John Kelly Nahadin memuji sikap Kejagung yang menyerahkan jaksa yang diduga ikut terseret dalam perkara korupsi.

Direktur Eksekutif Badan Pimpinan Pusat Jaringan Reformasi Rakyat (BPP JARRAK), John K. Nahadin (Doc. JARRAK)

Menurut dia, apa yang dilakukan Kejagung menunjukan bahwa siapapun yang dianggap terlibat dalam perkara korupsi harus diproses hukum.

“Harus diakui bahwa apa yang dilakukan Kejagung sangat terpuji. Harus diapresiasi,” kata Nahadin kepada Jarrak.id, Kamis, (22/08/2019).

Nahadin menegaskan bahwa Kejagung juga memiliki komitmen yang tinggi dalam pemberantasan korupsi.

“Selama ini kan publik an sich jika Kejagung kurang bergairah dalam melakukan pemberantasan korupsi. Tapi apa yang terjadi sekarang justru membalikkan dugaan publik selama ini,” tegas dia.

“Jadi mari ke depan bersama-sama kita dukung upaya pemberantasan korupsi, baik yang dilakukan KPK, Kejagung dan lembaga lainnya,” tandas dia.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Populer