Connect with us

Daerah

Terpaksa Terbitkan IMB Pulau Reklamasi, Anies Justru Salahkan Ahok

JARRAK.ID

Published

on

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan Pemprov DKI Jakarta terpaksa menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Pulau Reklamasi, karena Peraturan Gubernur (Pergub) warisan pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Menurut Anies, Pergub yang dibuat Ahok menjadi dasar hukum pengembang atas bangunan yang ada di pulau reklamasi.

“Jika tidak ada Pergub 206/2016 itu maka tidak bisa ada kegiatan pembangunan apapun di sana, otomatis tidak ada urusan IMB dan lain-lain karena memang tidak punya dasar hukum untuk ada kegiatan membangun. Begitu ada Pergub maka pengembang punya dasar hukum atas bangunan yang terjadi di sana,” kata Anies, Rabu (19/06/2019).

Kendati demikian, Anies tidak alasan pasti kenapa Ahok menerbitkan Pergub tersebut. Pasalnya kata dia, reklamasi harusnya diatur Perda, bukan Pergub.

“Saya juga punya pertanyaan yang sama. Lazimnya tata kota ya diatur dalam Perda bukan Pergub. Itulah kelaziman dan prosedur yang tertib ya begitu. Memang konsekuensinya, menunggu selesainya Perda itu perlu waktu lebih lama,” sebut Anies.

Anies menyebut ada celah hukum bagi Ahok untuk menerbitkan Pergub. Dia mengaku mendapat laporan penyusunan Perda terganggu karena anggota DPRD DKI Jakarta tertangkap kasus korupsi dalam saat membahas reklamasi.

“Saya dengar laporan dari jajaran bahwa pada saat itu pembahasan Perda terhenti di DPRD karena beberapa anggota DPRD diperiksa KPK bahkan ada yang ditahan. Itu sekitar pertengahan 2016. Tapi apa sebabnya kemudian keluar Pergub tersebut di 25 Oktober 2016, saya tidak punya jawabannya,” jelas Anies.

Baca Juga:  Izinkan Monas Jadi Lokasi Reuni Akbar 212, Pendemo Akan Protes Anies

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Berita Populer