Connect with us

Politik

Teror Bom Marak, Begini Perdebatan DPR dan Polri Soal UU Terorisme

JARRAK.ID

Published

on

Illustrasi/Net

JAKARTA – JARRAK.ID – Rentetan aksi teror di sejumlah wilayah beberapa hari ini sangat meresahkan warga. Setelah kerusuhan Mako Brimob dan bom bunuh diri gereja di Surabaya, terjadi lagi ledakan diduga teroris di Sidoarjo. Terakhir, aksi bom bunuh diri juga terjadi di Polrestabes Surabaya pada Senin pagi (14/5/2018).

Menanggapi aksi teror Poltabes Surabaya, Presiden Jokowi menegaskan dalam keterangan resminya, bahwa dirinya akan terbitkan Perppu jika Revisi UU Anti Terorisme belum juga disahkan hingga Juni 2018.

Meski demikian, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon justru menyangkal bahwa rentetan kegiatan teror berkaitan dengan UU Anti Terorisme. Bahkan, dirinya justru mempertanyakan kinerja aparat.

“Aksi teroris kemarin pun tak ada hubungannya dg UU Anti Teroris. Tanya aparat yg tanggungjawab knp bisa kebobolan/kecolongan. Gitu lho,” tulis Fadli Zon dalam akun twitternya, Senin (14/5/2018).

Pernyataan itu ditulis Fadli menanggapi pernyataan dari akun twitter @senirupa yang mempertanyakan kinerja Fadli sebagai Wakil Ketua DPR. “Sekali lagi saya tanya kepada Fadli Zon @Fadlizon: sebagai anggota DPR bahkan Wakil Ketua DPR, kau kerja apa? Kok UU Terorisme yang bisa rampung 2017, belum juga disahkan?” kata akun twitter @senirupa.

Sementara itu, Jenderal Polisi Tito Karnavian berharap revisi Undang-Undang terorisme di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera dirampungkan dan diperbaiki. Menurut Tito, Revisi UU Teroris bisa mempermudah operasi penangkapan organisasi teror.

“Kita harapkan undang-unadang kita (UU teroris) segera diperbaiki. Revisi UU jangan terlalu lama, sudah satu tahun. Kenapa? Karena kita tahu sel-sel mereka tapi kita tidak bisa menindak mereka kalau mereka tidak melakukan aksi,” kata Tito Karnavian dalam keterang resminya, Ahad kemarin (13/5/2018).

Baca Juga:  Lahap Makan di Angkringan, Bukti SBY Merakyat?

“UU No. 15 Tahun 2003 ini sangat responsif sekali. Jadi, kita bisa bertindak kalau seandainya mereka melakukan aksi atau sudah jelas barang buktinya,” tambah dia.

Bahkan, bagi Tito, pihaknya menginginkan regulasi yang diatur dalam undang-undang lebih dari yang disebut di atas. Artinya, operasi kepolisian akan semkain mudah bila ada dukungan formil dari institusi hukum dan pemerintah.

“Kita ingin agar lebih dari itu. Salah satuaya misalnya kita bisa negara atau pemerintah, institusi pemerintah, atau institusi hukum, menetapkan JAT-JAD sebagai organisasi teroris. Dan siapapun yang tergabung dalam organisasi teroris ini, dapat dilakukan proses pidana, itu akan lebih mudah bagi kita,” tegasnya.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer