Connect with us

Politik

Ternyata KPK Memang Sudah Paham Semua Jenis Modus Pada Sindikat Anggaran

JARRAK.ID

Published

on

JAKARTA – JARRAK.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan peringatan keras kepada seluruh anggota DPR dan penyelenggara yang lain untuk tidak main-main dalam penyusunan anggaran negara, termasuk Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P).

Pasalnya KPK sudah mengetahui secara rinci modus yang kerap digunakan oleh para sindikat anggaran dalam merampok uang rakyat. Karena itu KPK meminta penyusunan anggaran negara harus dilakukan secara profesional.  

“Perlu sangat mewaspadai dan sangat hati-hati dalam proses (penganggaran) ini karena KPK juga sudah cukup banyak menangani perkara yang terjadi terkait dengan APBN Perubahan. Ini benar-benar harus dilakukan secara sangat hati-hati,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Rabu, (09/05/2018).

KPK memang telah berulangkali menangani kasus dugaan korupsi terkait proses penyusunan anggaran. Terbaru KPK menangkap Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Demokrat Amin Santono, perantara Eka Kamaluddin, serta pihak kontraktor, Ahmad Ghiast dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat, (04/05/2018).

Keempatnya kemudian dijerat tersangka kasus dugaan suap usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN-P tahun anggaran 2018 yang melibatkan antar lembaga negara.

Dari penanganan kasus korupsi yang dilakukan ini, KPK telah mengantongi berbagai modus yang dilakukan mafia anggaran. Beberapa modus itu, mulai suap meloloskan anggaran tertentu hingga pengaturan pengadaan barang dan jasa sejak pembahasan anggaran hingga implementasi proyek seperti yang terjadi dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

“Variasinya saya kira banyak sehingga kami sudah memiliki data terkait hal itu. Modusnya macam-macam, ada modus untuk meloloskan anggaran tertentu, hingga bisa diproses dan diloloskan sampai diatur di tingkat implementasi pengadaan barang dan jasa. Ini contoh konkrit yang paling dekat adalah kasus e-KTP,” tegas Febri.

 

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Populer