Connect with us

Daerah

Ternyata Anggota Pansel Capim KPK Ini Pernah Gugat Laundry Karena Tak Terima Jas Kusut!

JARRAK.ID

Published

on

Dirjen HAM Kementerian Hukum dan HAM, Mualimin Abdi (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Presiden Joko Widodo resmi menunjuk sembilan nama sebagai Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK. Salah satunya adalah Dirjen HAM Kementerian Hukum dan HAM, Mualimin Abdi.

Dilansir dari detikcom, ia pernah berperkara dengan laundry rumahan, Fresh Laundry, pada 2016. Penyebabnya sepele: jasnya tidak licin. Langkah serius Mualimin ditunjukkan dengan mengajukan gugatan ke PN Jaksel. Tidak tanggung-tanggung, nilai gugatan yang ia sodorkan mencapai Rp 210 juta atau hampir 20 kali lipat dari harga jasnya, yaitu Rp 10 juta.

Mualimin baru menarik gugatannya dari pengadilan karena ramai dan menjadi perbincangan hangat di berbagai media massa.

“Saya minta maaf atas permasalahan yang sudah ramai,” ujar Mualimin.

Kala itu, Menkum HAM Yasonna Laoly menyatakan apa yang dilakukan Mualimin adalah langkah pribadi. Namun ia menyatakan gugatan itu tidak etis.

“Seharusnya seorang pejabat juga menjaga diri,” kata Yasonna kala itu.

Bukan hanya itu, saat Mualimin mengikuti seleksi Dirjen Perundang-Undangan, dirinya ketahuan mencontek makalah sebagaimana disebutkan oleh Wakil Kemenkum HAM waktu itu, Denny Indrayana.

“Saya sudah minta izin untuk menyalin makalah peserta lain tersebut,” kata Mualimin seperti ditirukan Denny.

Demikian juga ketika Mualimin dicecar anggota Pansel Zainal Arifin soal data transaksi polis asuransi senilai Rp 2,5 miliar yang tidak tercatat dalam LHKPN-nya. Mualimin hanya terbata-bata tidak mampu menjelaskan.

“Sangat disayangkan kalau makalah nyontek dan laporan LHKPN-nya tidak benar. Tentu akan menjadi pertimbangan pansel,” jelas Denny.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi resmi menolak nama-nama yang ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Pansel Capim KPK periode 2019-2023.

“Koalisi menolak komposisi Pansel Capim KPK yang ada sekarang karena adanya catatan serius terhadap beberapa nama pansel, yang menurut Koalisi tidak sejalan dengan agenda pemberantasan korupsi dan penguatan KPK, sehingga akan mempengaruhi kualitas capim KPK yang akan dipilih kemudian,” demikian keterangan pers Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi, Sabtu (18/5).

Baca Juga:  Sekjen KONI Terbukti Beri Uang Rp11,5 Miliar Kepada Menpora Imam Nahrawi, Begini Modusnya

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, MCW, KRPK, SAHDAR Medan, GAK Lintas Perguruan Tinggi, Banten Bersih, dan MaTA Aceh.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Berita Populer