Connect with us

Politik

Terlalu Kuat, Fahri Hamzah: Jadi Tidak Masalah Jika KPK Dilemahkan

JARRAK.ID

Published

on

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, menilai tidak masalah jika Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) direvisi.

Menurutnya, hal itu perlu dilakukan sebagai check and balances dalam negara demokrasi.

“Sekarang kalau ada amandemen UU KPK dan sebagian kewenangannya dirampas itu enggak ada masalah,” katanya, di Jakarta, Minggu, (08/09/2019).

Ia menjelaskan, dalam sistem demokrasi semua lembaga harus memiliki kekuatan yang sama. Maka, lanjutnya, jika ada lembaga yang terlalu kuat harus dilemahkan.

“Dalam teori sistem demokrasi, semua lembaga harus punya kekuatan yang sama. Dalam konsep check and balances jadi kalau ada lembaga yang terlalu kuat ya memang harus dilemahkan,” terangnya.

Inisiator GARBI itu mengungkapkan, revisi UU KPK juga sama seperti amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang merampas kewenangan presiden. Karena itu, dia menilai tidak akan ada masalah dari revisi UU KPK.

“Dulu waktu kita amandemen UUD 45 sampai empat kali, pikirannya dan tujuannya untuk melemahkan presiden. Dalam amandemen UUD 45 itu kekuasaan presiden dirampas,” tegas Fahri.

Revisi UU KPK ini, lanjutnya, sama sekali tidak melemahkan lembaga antirasuah. Revisi itu, hanya untuk mengatur pengawasan KPK.

“Tapi setahu saya engga ada perampasan hak, hanya pengawasan dan menghindarkan KPK dari kesalahan,” pungkas Fahri.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Populer