Terbitkan Pergub Soal Reklamasi, DPRD Tuding Anies-Sandi Berdusta

2 min read

JAKARTA – JARRAK.ID – Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan resmi menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Jakarta Utara.

Melalui Pergub ini, Anies-Sandi disinyalir mengingkari janji kampanye pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu yang tegas menolak melanjutkan proyek reklamasi. Bukan hanya itu, Pergub ini juga dianggap sebagai instrumen politik bagi Anies-Sandi dalam melanjutkan mega proyek reklamasi.

“Pertama menurut saya itu bentuk inkonsistensi dari gubernur Anies. Dia (Anies) berbicara sesuatu yang sebetulnya dia belum paham betul. Yang pada masa kampanyenya disebut sebut terus bakal menolak,” kata Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI-P Pantas Nainggolan menyikapi permasalah itu, Kamis, (13/06/2018).

“Sementara sekarang dia benuk badan pengelola. Dengan kata lain, dia mengakui bahwa perpres 1995 itu ada. Karena amanat dari perpres itu yang kemudian di bentuk badan pengelola sebagai dasar hukumnya,” sambung Pantas.

Lebih lanjut,  politisi PDI Perjuangan ini memaparkan, nantinya badan Organisasi, dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi bakal mengatur, meneliti segala aspek yang diperlukan terkait pembangunan reklamasi.  Sehingga, menurut Pantas, penyegelan 932 bangunan di pulau D reklamasi yang sudah dilakukan Anies perlu dikaji BKP Pantura terlebih dahulu.

Kalau dalam kajian oleh BKP tidak dijumpai persoalan dan pengembang sudah menunaikan kewajibannya, maka proyek reklamasi akan tetap dilanjutkan.

“Kita harus lihat badan yang di bentuk itu sekarang,  mana yang tidak sesuai itu yang harus disesuaikan. Baru dilakukan penyegelan,  bukan dilakukan penyegelan dulu,” ungkap Pantas.

“Penyegelan itu berdasarkan rencana tata ruang wilayah,  apakah RDTR itu ada (pulau reklamasi) atau belum,  sebab IMB yang diatur Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang daratan sekarang.  Reklamasi itu masih teluk, itu perdanya yang baru mau kita buat,  itu yang kemudian ditarik, padahal belum pernah di tarik,” pungkas Pantas.