Connect with us

Politik

Temui Megawati, Pimpinan MPR Minta Masukan soal Amendemen UUD 1945

JARRAK.ID

Published

on

Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menemui Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri di kediamannya, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2019).

JAKARTA – JARRAK.ID – Ketua MPR, Bambang Soesatyo bersama pimpinan MPR RI menemui Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri, di kediamannya di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Kamis (10/10/19).

Pada kunjungan pertama Pimpinan MPR ke para tokoh bangsa mendapat masukan dan pandangan dari Megawati tentang rekomendasi MPR RI periode 2014-2019, mengenai amandemen terbatas UUD NRI 1945.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua MPR, antara lain Ahmad Basarah (F-PDI Perjuangan), Ahmad Muzani (F-Gerindra), Jazilul Fuwaid (F-PKB), Syarief Hasan (F-Demokrat), Hidayat Nur Wahid (F-PKS), Zulkifli Hasan (F-PAN), Arsul Sani (F-PPP) dan Fadel Muhammad (Kelompok DPD).

Megawati mengusulkan amandemen terbatas khususnya di bidang perekonomian. Selain itu, perlu dibuat juga blue print pembangunan Indonesia ke depan.

“Konsep membangun bangsa haruslah pembangunan berkelanjutan selama 50 bahkan 100 tahun ke depan, yang dilakukan oleh satu masa pemerintahan presiden ke masa pemerintahan presiden selanjutnya. Jangan sampai ganti presiden berganti pula arah pembangunan bangsa. Blueprint pembangunan ini yang akan dibahas lebih lanjut oleh Badan Pengkajian MPR RI dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat,” kata Bomset dalam sebuah keterangan resminya, Kamis (10/10/2019).

Menurutnya, blue print diperlukan agar setiap presiden punya pegangan arah pembangunan, tanpa menghilangkan sisi sistem presidensial yang dianut Indonesia.

Karenanya, amandemen terbatas tidak akan menyentuh sistem pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat.

“Jangan sampai karena tidak ada blueprint, pembangunan yang dilakukan oleh satu masa pemerintahan presiden tertentu tidak dilanjutkan di masa pemerintahan presiden selanjutnya. Dengan adanya blueprint, pembangunan akan lebih fokus dan terarah. Menghindari terjadinya salah konsep atau salah sasaran pembangunan,” terangnya.

Seperti diketahui, lanjutnya, umur konstitusi telah memasuki usia 17 tahun sejak amandemen keempat atau terakhir tahun 2002.

“Apakah nanti perlu disempurnakan secara terbatas atau tidak, sangat tergantung pada keinginan rakyat. Yang pasti kami akan sangat cermat dan hati-hati,” imbuhnya.

Bamsoet menegaskan bahwa MPR akan membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan pandangan dan aspirasinya terkait rekomendasi Amandemen terbatas dari MPR periode 2014-2019.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Populer