Connect with us

Berita

Tanggapan Anggota DPR RI Komisi III DPR RI Didik Mukrianto SH. MH Mengenai Belum Ada Pelonggaran PSBB Yang Dinyatakan Oleh Presiden

JARRAK.ID

Published

on

Jakarta, Jarrak.id | Presiden Jokowi menegaskan hingga saat ini pemerintah belum memutuskan Paelonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Jokowi mengatakan keputusan melonggarkan PSBB pada saat yang tepat berbasiskan data dan fakta di lapangan.

“Jangan muncul (persepsi) keliru di masayarakat bahwa pemerintah sudah melonggarkan PSBB. Jadi, belum ada kebijakan pelonggaran PSBB,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas secara virtual mengenai percepatan penanganan Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (18/5)

Jokowi, mengatakan pemerintah akan berhati-hati untuk memutuskan pelonggaran PSBB. “Kita harus hati-hati, jangan keliru memutuskan,” ujar Jokowi.

Berkaitan hal tersebut awak media Jarrakpos minta tanggapan soal pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan belum ada kebijakan pelonggaran PSBB. Dan mengeni kebiajakan 45 tahun ke bawah boleh ke luar rumah, pelonggaran transportasi (hingga antri di bandara), dan pasar yang selalu ramai, itu artinya apa kira-kira? Dimana pertanyaan tersebut dilontarkan kepada Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto SH. MH.

Anggota DPR RI komisi III Didik Mukrianto SH. MH menjawab dan menanggapi pertanyaan awak media Jarrakpos saat dikonfirmasi melalui wawancara via wathshap sebegai berikut.

“PSBB adalah produk kebijakan dan produk hukum Kementerian Kesehatan yang dikeluarkan dengan pertimbangan yang utuh yang disinergikan dengan seluruh kebijakan penanganan Covid-19, termasuk UU 6/2018, Keppres 11/2020, PP 21/2020 dan Keppres 12/2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional”.

Atas dasar itulah tentu segala langkah strategis dan kebijakan yang diatur dalam putusan PSBB tersebut sangat terukur dan akuntabilitasnya bisa dipertanggung jawabkan sepenuhnya. PSBB itu ada jangka waktunya, bisa diperpanjang dan dihentikan sesuai dengan tingkat pengendalian dan kondisi masyarakat di daerah. Tutur Didik

Tentu pertimbangan daerah yang lebih utama karena pengendaliannya ada dibawah komando Kepala Daerah yang mengajukan PSBB. Dengan dasar itu, logikanya pejabat daerah yang lebih tahu kondisi daerahnya. Diskursus pelonggaran PSBB itu idealnya bukan mengedepankan pertimbangan politik, tapi harusnya lebih kepada pertimbangan kesehatan dan keselamatan rakyat.

Di saat seperti saat ini, rakyat jangan dibingungkan dengan permainan kata-kata atau diksi-diksi yang membingungkan, apalagi menimbulkan perdebatan dan kontrovesial di publik. Ujar Didik

Perilaku dan ucapan pemimpin selalu akan menentukan perilaku masyarakatnya. Untuk itu saya memohon agar kiranya pemerintah, merapatkan barisan, menertibkan ego sektoral di Kementerian dan Kelembagaan yang belum punya visi yang sama dalam penanganan Covid-19. Stop dan sudahi wacana-wacana dan pernyataan-pernyataan yang menimbulkan spekulasi publik yang tidak perlu. Ungkap didik

Ada kalanya diam itu emas, dari pada berwacana tapi membingungkan dan menimbulkan ketidakpastian, bahkan berpotensi melahirkan kegaduhan atau kekacauan.

Sebaiknya pemerintah menyusun perencaan yang baik, utuh dan terintegrasi dalam penanganan Covid-19 ini. Buatlah rod maps tunggal untuk dipedomani bersama. Pastikan eksekusi dan pelaksanaannya akuntabel dan eksekutabel dari tingkat atas hingga daerah.

Pastikan juga seluruh organ dan pejabat pemerintah menjalankannya. Apabila dalam perjalannya dibutuhkan keputusan baru, lakukan secara utuh melalui koordinasi bersama dengan mendengarkan segenap lapisan masyarakat secara utuh. Buatlah keputusan yang obyektif, pasti atau firm, serta terang dan jelas.

Karena di saat sulit seperti sekarang ini direction pemerintah dan pemimpin yang akan menentukan. Jadilah pemimpin yang bijak dan tanggap ing sasmito, jangan asal berwacana yang bisa membingungkan.

Bisa bayangkan, kalau rakyat bingung, punya pemahaman dan persepsi sendiri-sendiri, serta bergerak sendiri-sendiri, apa yang akan terjadi? Kalau sampai rakyat distrust kepada pemimpinnya, kepada pemerintahnya, maka Indonesia akan bisa menghadapi krisis yang lebih dalam dan berkepanjangan. Pungkas Didik.

Editor: GR
Wartawan: Seno

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Populer