Survei: Jokowi Harus Memilih Cawapres dari Kalangan Santri

2 min read

JAKARTA – JARRAK.ID – Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) menyebutkan bahwa masyarakat memilih presiden dan wakilnya karena melihat karakter kandidat. Demikian ini dilihat dari 49,8% responden survei yang dilakukan oleh lembaga tersebut.

Menurut peneliti KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo, masayrakat menilai Jokowi Widodo (Jokowi) sebagai pribadi yang santun, merakyat, dan humoris. Sementara Prabowo Subianto dikenal sebagai sosok yang berpengetahuan luas, tegas, dan mengobarkan semangat.

“Namun keduanya dinilai rendah pada aspek religiusitas,” terang Kunto melalui keterangan tertulis, Rabu (11/7/2018).

Kunto bahkan menyarankan Jokowi memilih cawapres yang mewakili sosok religius, yaitu yang berasal dari kalangan santri.

“Jadi bila Pak Jokowi memandang perlunya figur santri sebagai cawapres memang tepat, sebab itulah yang dibutuhkan Jokowi,” kata dia.

Berdsarkan survei KedaiKOPI, nama-nama cawapres dari kalangan santri beserta persentase suaranya memiliki posisi tersendiri sebagai cawapres Jokowi. Nama TGB Zainul Majdi muncul dengan elektabilitas 34,1%, diikuti oleh Romahurmuziy dengan 27%, Muhaimin Iskandar 22,9%, Mohammad Mahfud MD dengan 7%, Dien Syamsudin dengan 6,1%, dan Said Aqil Siroj dengan 2,9%.

“Tokoh-tokoh ini dipersepsi sebagai santri yang mampu menduduki jabatan wakil presiden terutama untuk Pak Jokowi,” imbuh Kunto.

Selain itu, Kunto juga menyarankan agar Jokowi benar-benar selektif dalam memilih pendampingnya pada Pilpres 2019. Pasalnya, kata dia, publik juga menganggap cawapres merupakan pertimbangan penting dalam memilih presiden.

“53,3% responden menyatakan faktor calon wakil presiden menentukan pilihan mereka,” kata dia.

Dilansir detikcom, kriteria cawapres berdsarkan survei KedaiKOPI menunjukan bahwa publik menghendaki wakil presiden yang berlatar belakang pegiat anti korupsi (90,2%), akademisi (86,1%), militer (83%), ulama atau santri (80,8%), pemimpin daerah (79,4%), aparat penegak hukum (79,1%), birokrat (76,7%), pengusaha, (72,6%), dan petinggi partai politik (61,4%).