Connect with us

Politik

Surat Edaran Kemendagri ‘Sengaja’ Bikin Kepala Daerah Jadi Umpan KPK

JARRAK.ID

Published

on

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Surat Edaran Kemendagri No. 903/3387/SJ tertanggal 30 Mei 2018 tentang pengalokasian dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13, dinilai sebagai sebuah ‘jebakan batman’ bagi pemerintah daerah seluruh Indonesia.

Menurut Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (ALASKA), Adri Zulpianto, pihaknya yang terdiri dari Lembaga Kajian dan Analisa Keterbukaan Informasi Publik (Kaki Publik) bersama Lembaga Center Budget Analysist (CBA) menilai bahwa surat edaran tersebut bisa dianggap sebagai petunjuk penganggaran ilegal karena belum mendapatkan persetujuan DPRD dan juga karena banyak melanggar undang-undang.

Menurut Adri, SE Mendagri tersebut merupakan bagian intervensi yang terlalu berlebihan terhadap kepala daerah, yang sedianya sudah mengalokasikan APBD untuk berbagai program kegiatan pembangunan daerah.

Tapi SE Mendagri justru berupaya untuk menggeser program tersebut guna dialokasikan untuk pembayaran THR dan Gaji ke-13. Tindakan ini kata Adri, bentuk ‘pemaksaan’ yang tidak sehat dalam era otonomi daerah.

“Artinya, ketika kepala daerah mengikuti surat perintah Menteri Dalam Negeri tersebut, maka kepala daerah menjadi target makanan empuk aparat hukum seperti KPK,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Jakarta, Selasa (5/6).

Oleh karena itu, Adri mengatakan, sebelum nasi menjadi bubur, pihaknya meminta Mendagri untuk membatalkan surat tersebut, karena THR dan Gaji ke-13 itu tidak tercantum dalam APBD 2018.

“Supaya kepala daerah tidak menjadi pesakitan KPK,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Adri, pihaknya juga meminta kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk segera membatalkan THR dan Gaji ke-13 ASN dan Honorer di lingkungan pemerintah pusat, karena hal ini hanya menjadi bentuk ketidak-adilan bagi ASN d tingkat daerah.

“Dimana Menteri Keuangan, kalau THR dan Gaji 13, anggaran disediakan oleh pemerintah pusat. Sedangkan THR maupun Gaji ke-13 untuk pemerintah daerah, alokasi anggaran disuruh cari sendiri dalam APBD,” tandas Adri.

Baca Juga:  Fadli Zon Enggan Gugurkan Usulan ‘Hak Angket Iriawan’

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer