Connect with us

Politik

Supaya Tidak Jadi Lembaga Komoditas, Pejabat BPIP Diminta Kembalikan Gaji ke Kas Negara

JARRAK.ID

Published

on

Pejabat BPIP diminta kembalikan gaji ke kas negara untuk menghindari kesan sebagai lembaga komoditas (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Direktur for Budget Analysis, Ucok Sky Khadafi khawatir Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai lembaga yang memiliki tugas dan tanggung jawab luhur untuk merawat Pancasila, justru jadi komoditas.

Pasalnya Ucok menyebut gaji pejabat BPIP terlalu tinggi jika dibandingkan dengan peran dan posisinya dalam kelembagaan negara.

“Iya jadi BPIP itu kan baru, udah itu lembaga non struktural, alokasi gajinya itu terlalu tinggi dan mahal, dan kelihatan memang tidak ada standar itung-itungannya kaya apa, seperti dibuat-dibuat aja, nah dikasih, kaya gitu loh,” kata Ucok di Jakarta, Senin, (28/05/2018).

Harusnya kata Ucok, pejabat BPIP bekerja pamrih demi kemaslahatan bangsa. Terlebih mereka merupakan para tokoh bangsa yang sudah dihormati masyarakat Indonesia.

“Iya luhur (kerjanya), itu harusnya tidak digaji apappun, kerja bakti demi bangsa dan negara ini. Jadinya karena gajinya besar, jadi ideologi Pancasila itu jadi komoditi kan, karena itu digaji itu. Sukarno dulu nggak digaji, para the founding fathers, mereka kan nggak digaji, contoh mereka,” tutur dia.

Ucok juga berharap para fungsionaris mengembalikan uang gaji BPIP itu ke kas negara Apalagi, menurut dia, Indonesia masih memiliki utang yang cukup besar.

“Kalau memang ada, segitu baik. Uangnya diserahkan lagi kepada negara untuk bayar utang, gitu saja. Utang kita sudah cukup numpuk, jadi yang tinggi itu silakan kembalikan ke negara. Kasih ke Jokowi untuk bayar utang, karenda ideologi Pancasila itu independen, itu harus bebas dari utang,” tegas dia.

Gaji pejabat BPIP diatur melalui Perpres 42/2018 yang diterbitkan dan diteken Presiden Jokowi 23 Mei 2018. Perpres ini juga mengatur gaji Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah.

Berikut ini daftar hak keuangan sesuai dengan lampiran Perpres Nomor 42/2018:

Ketua Dewan Pengarah mendapat hak keuangan Rp 112.548.000
Anggota Dewan Pengarah mendapat hak keuangan Rp 100.811.000
Kepala BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 76.500.000
Wakil Kepala BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 63.750.000
Deputi BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 51.000.000
Staf Khusus BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 36.500.000

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Populer