Connect with us

Politik

Soal Penuntasan Pelanggaran HAM Masa Lalu, Menkopulhukam: Jangan Anggap Didiamkan, Kami Rapat Terus

JARRAK.ID

Published

on

Menkopolhukam, Wiranto (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto usai menggelar rapat soal kemungkinan dilanjutkannya proses hukum bagi tindak pelanggaran HAM di masa lalu.

Wiranto menegaskan pemerintah berkomitmen akan menuntaskan berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi meskipun hal tersebut telah terjadi di masa yang sudah lewat.

Pemerintah juga ingin menepis tudingan yang menganggap sejumlah kasus pelanggaran HAM masa lalu itu terkesan didiamkan atau bahkan dipetiesikan.

“Jangan sampai ada anggapan ini didiamkan, dipetieskan, enggak ada, kami rapat terus,” ujarnya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin, (16/07/2018).

“Kami ingin menyelesaikan segera, tapi kan ada batasan-batasan UUD dan hukum yang harus dilalui,” sambung Wiranto.

Tak hanya itu, mantan panglima ABRI tersebut juga menekankan kalau pemerintah sesungguhnya punya keinginan besar untuk sesegera mungkin menuntaskan sejumlah pelanggaran HAM masa lalu.

Namun ia menuturkan kalau keinginan tersebut tak mudah, lantaran ada berbagai proses yang harus dilalui termasuk yang berkaitan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Meski hasrat pemerintah disebut Wiranto cukup tinggi untuk menuntaskan berbagai dugaan kasus pelanggaran HAM masa lalu, namun ia tak mau jika niat baik tersebut menjadi tak baik lantaran ada undang-undang yang ditabrak.

“Kembali tadi intinya kami ingin supaya, kita jujur kepada bangsa ini, jujur kepada seluruh masyarakat bahwa kita harus menyelesaikan dengan cara-cara yang benar dan adil, yang penting itu,” tuturnya.

“Jangan sampai juga dalam penyelesaian ini justru menimbulkan masalah baru, jangan sampai, karena bangsa ini menatap ke depan bukan ke belakang,” sambung Wiranto menegaskan.

Sebelumnya, Kemenko Polhukam mengumpulkan sejumlah instansi untuk menggelar rapat bersama terkait penyelesaIan kasus dugaan pelanggaran HAM masa lalu.

Diantara instansi yang hadir adalah Komnas HAM, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Staf Presiden, hingga Sekretaris Kabinet.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Populer