Connect with us

Daerah

Soal Penggunaan Dana DOM, JK Minta Hakim Ringankan Hukuman Jero Wacik

JARRAK.ID

Published

on

Wapres Jusuf Kalla (JK) saat bersaksi dalam sidang Peninjauan Kembali (PK) dengan terpidana Jero Wacik di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Foto: Istimewa)

JAKARTA – JARRAK.ID – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) bersaksi untuk Jero Wacik dalam sidang Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

Dalam kesaksiannya, JK meminta dalam sidang PK agar majelis hakim meringankan hukuman penjara bagi mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut.

JK beralasan, apa yang dilakukan Jero Wacik dalam penggunaan Dana Operasional Menteri (DOM) masih dalam kapasitasnya sebagai menteri, baik penggunaan itu secara langsung atau tidak langsung.

“Saya harapkan meringankan hukuman beliau (Jero Wacik) karena yang dituduhkan itu khususnya pejabat tidak lepas dari tugasnya, baik langsung atau tidak langsung,” kata JK menjawab pertanyaan jaksa di PN Jakpus, Jalan Bungur Besar, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, (13/08/2018).

Menurut Jusuf Kalla, dalam penggunaan DOM diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 268/PMK.05/2014. Menurutnya, Menteri leluasa menggunakan dana operasional tersebut untuk membantu tugas menteri dalam menjalankan pemerintahan.

“Sesuai aturan pengelolaan itu. Seperti tadi saya katakan, filosofi pemberian diskresi itu untuk menutup penggunaan yang harusnya bisa dipakai untuk menjalankan tugasnya, tapi juga pribadinya agar dapat menjalankan pemerintahan dengan baik. Lumpsum itu diberikan langsung dan pemakaian diskresi,” Jusuf Kalla menjelaskan.

Atas penjelasan JK tersebut, jaksa KPK kemudian bertanya terkait boleh tidaknya dana operasional itu digunakan kepentingan keluarga. Menjawab pertanyaan jaksa, JK secara tegas mengatakan, seorang menteri sah-sah saja menggunakan dana operasional tersebut untuk kepentingan keluarga.

“Menteri juga manusia biasa, yang untuk menjalankan tugasnya menteri harus sehat, atau hubungan relasi tidak lepas dari pada diskresi seorang menteri menjalankan tugas,” ucap Jusuf Kalla.

Jero Wacik mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan kasasi kasus dana operasional menteri (DOM). Ada sekitar 10 novum atau bukti baru yang diajukan Jero Wacik, salah satunya adalah keterangan Jusuf Kalla.

Baca Juga:  Sah, KPK Tahan Lima Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI

Menteri Pariwisata era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu dihukum empat tahun penjara oleh majelis hakim tipikor. Atas hukuman itu Jero Wacik menyatakan banding. Tetapi putusan hakim tak berubah hingga akhirnya diajukan kasasi. Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung (MA) justru memperberat hukuman Jero Wacik menjadi 8 tahun penjara

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Berita Populer