Soal Pengelolaan Sampah, PKS Sebut Ahok Tak Lebih Baik dari Anies

2 min read

JAKARTA – JARRAK.ID – Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta menyoal pernyataan Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto yang menyebut Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terkesan abai tentang dana kemitraan dan dana kompensasi bau terkait sampah. PKS meminta Tri agar menjelaskan secara utuh terkait masalah tersebut.

“Jadi penyataan Wakil Wali Kota Bekasi itu duduk perkaranya gimana yang dilontarkan di media itu? Yang dimaksud Pak Anies menjauh itu apa,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi, saat dihubungi, Jumat, (19/10/2018).

Menurut Suhaimi, semua urusan keuangan yang berkaitan dengan Pemprov DKI Jakarta ada datanya. Jika memang betul dana kompensasi itu menjadi kewajiban Pemprov DKI dan belum dibayar, Pemkot Bekasi dapat mendatangi Balai Kota untuk membicarakan masalah itu dan mengajukan pemberatan.

“Dilihat aja datanya, maksudnya didudukkan perkaranya, kalau misal itu bentuknya kewajiban kalau DKI harus bayar ke sana itu kan gampang, datang aja ke DKI berikan tagihan sesuai apa yang sudah tertulis. Artinya pernyataan itu dudukan perkaranya seperti apa? Bukan hanya ini lebih bagus. Buktinya apa lebih bagus. Harus ada maksudnya didudukan perkara itu,” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Tri Adhianto membandingkan era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan era Anies Baswedan. Tri menyebut koordinasi era Ahok lebih baik soal dana kemitraan dan dana kompensasi bau terkait sampah.

“Kenapa yang selama ini bisa terjalin dengan baik sekarang kok gubernur menjauh. Dulu (pembangunan) tol zaman Pak Ahok juga suka bantu,” ujar Tri, Jumat, (19/10/2018).

Perbandingan ini disampaikan Tri guna menanggapi dana hibah kemitraan yang belum cair. Pemkot Bekasi mengajukan dana hibah Rp 2 triliun ke DKI Jakarta.

Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Premi Lestari sebelumnya mengatakan Pemkot Bekasi mengajukan dana hibah sebesar Rp 2,09 triliun ke Pemprov DKI Jakarta. Proposal diajukan pada Senin, (15/10/2018).

Premi menjelaskan dana yang diajukan Pemkot tersebut belum bisa diputuskan. Sebab, harus ada pembahasan lebih dulu dalam rapat Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).