Connect with us

Politik

Soal Larangan Mantan Koruptor Nyaleg, Refly Harun Sebut KPU ‘Keras Kepala’

JARRAK.ID

Published

on

Refly Harun (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Polemik soal larangan mantan terpidana korupsi mencalonkan diri sebagai Caleg yang tertuang dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 mendapat tanggapan dari banyak pihak. Pakar hukum tata negara, Refly Harun turut angkat bicara. Ia menilai aturan KPU tersebut sama saja dengan menghilangkan hak konstitusional warga negara. Sehingga menurut Refly KPU harus menaggung risiko yang mungkin saja terjadi. Dia menyebut kalau PKPU tersebut tetap diberlakukan maka KPU telah melakukan pelanggaran etik yang berat.

“Bukan hanya judicial review, tapi juga pelanggaran etik yang berat. Sebab itu menghilangkan hak konstitusional orang secara sengaja dan sadar,” kata Refly, Senin, (02/07/2018).

Meski KPU sebelumnya juga sudah mempersilahkan bagi pihak-pihak yang keberatan untuk mengajukan judicial review, toh kenyataannya menurut Refly hal itu kecil kemungkinan dapat dilakukan. Pasalya, waktu pendaftaran legislator tinggal sebentar lagi sehingga tidak akan sempat mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA).

“Tidak akan sempat, ini artinya menghilangkan hak konstitusional orang,” ujar Refly.

Terkait polemik PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tersebut Refly menyarankan agar KPU tak egois dan terkesan ngotot. Sebaliknya, KPU harus segera merevisi poin-poin yang dianggap tidak tepat dan segera diundangkan oleh Menkum HAM.

“Kalau kita mau yang benar, KPU harus merevisi PKPU tersebut, kemudian oleh Menkumham harus cepat diundangkan,” ujarnya.

Komentar lain datang dari Direktur Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Eka Tjahjana. Pihaknya berharap KPU tidak bersikeras mempublikasikan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tersebut tanpa diundangkan Kemenkum HAM.

“Kami berharap KPU tidak bersikukuh mempertahankan peraturan tersebut, tetapi mencari solusi yang terbaik,” tuturnya. “Nantinya itu akan menimbulkan masalah-masalah yang lebih rumit bagi KPU dalam implementasi.” imbuh Widodo.

Baca Juga:  Korupsi Bank Century, Bambang Widjojanto: Boediono Wajib Jadi Tersangka

Sebelumnya, PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang mantan terpidana kasus korupsi nyaleg ditentang oleh sejumlah pihak. Penolakan tersebut lantaran PKPU yang diklaim telah diberlakukan tersebut berpotensi menghambat bahkan menghilangkan hak konstitusional warga negara.

Tidak hanya itu, PKPU tersebut juga dianggap bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Bawaslu dan Kemenkum HAM adalah 2 lembaga negara yang menolak diantara sekian banyak pihak yang menentang. Bahkan Kemenkum HAM ogah mengundangkan PKPU yang dianggap melanggar undang-undang tersebut.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer