Connect with us

Politik

Soal Larangan Eks Koruptor Nyaleg, Bawaslu Sebut KPU Keterlaluan dan Melanggar Undang-Undang

JARRAK.ID

Published

on

Komisioner Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettatolo (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Polemik larangan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai Caleg (Calon Legislatif) oleh KPU, mendapat reaksi keras dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu sampai hari ini tetap pada sikapnya yaitu menolak larangan yang tertuang dalam peraturan KPU (PKPU) nomor 20 tahun 2018 yang resmi diberlakukan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Anggota Badan Pengawas Pemilu Ratna Dewi Pettalolo.

Ratna menegaskan, KPU selaku penyelenggara Pemilu tak elok jika harus membatasi hak-hak konstitusional warga negara dengan terbitnya PKPU tersebut.

Bawaslu, menurut Ratna juga sepakat dengan semangat KPU yang berkeinginan untuk melahirkan pemimpin yang bersih dan bebas dari tindakan rasuah. Tetapi semangat yang didasari niat baik tersebut dinilai tidak tepat lantaran tak berpegang pada undang-undang.

“Akan sangat berbahaya jika penyelenggara pemilu melakukan pembatasan hak hak konstitusional warga negara,” ujar Ratna kepada wartawan, Minggu, (01/07/2018).

Selain itu, Ratna juga menegaskan kalau peraturan KPU tentang larangan mantan koruptor nyaleg tersebut tetap dipaksakan, bukan tidak mungkin akan terjadi penyalahgunaan kewenangan.

Sebab menurutnya pembatasan hak warga negara secara konstitusional hanya dapat dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang. Sedangkan larangan mantan napi koruptor untuk nyaleg hanya berdasarkan PKPU yang secara hukum lemah dibandingkan undang-undang.

Terkait persoalan ini, Bawaslu menurut Ratna lebih memilih untuk melakukan pendekatan dengan partai politik. Pasalnya, parpol menjadi pintu gerbang bagi para calon legislatif. Sehingga menurutnya untuk melahirkan pemimpin yang bersih, parpol juga punya peranan penting untuk tidak mencalonkan mantan koruptor sebagai calon legislatif.

“Dalam rangka membangun komitmen moral untuk meminta kepada parpol agar parpol sebagai sebagai pintu gerbang utama yang akan mengantarkan para caleg sebagai penyelenggara negara tidak mencalonkan mantan koruptor sebagai calon anggota legislatif,” kata Ratna.

Baca Juga:  Gerindra Tuding Jokowi Diatur Parpol untuk Tolak Mahfud MD

Sebelumnya, Bawaslu menurut pengakuan Ratna telah mengagendakan pertemuan dengan beberapa partai politik peserta Pemilu. Namun hingga kini ia belum dapat memastikan kapan pertemuan itu akan dilakukan.

“Sudah ada jadwal yang dibuat sesuai waktu yamg disetujui parpol, akan dimulai tanggal 3. Dilakukan dengan cara mengunjungi kantor parpol. Pasti akan diinfokan ya, parpol mana dan kapan,” jelas Ratna.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer