Connect with us

Elektoral

Soal Eks Koruptor Boleh Nyaleg, Demokrat: KPU Boleh Abaikan Putusan MA

JARRAK.ID

Published

on

Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengatakan bahwa KPU tidak masalah sekalipun mengabaikan putusan Mahkamah Agung (MA), soal dibolehkannya eks koruptor menjadi caleg.

Ferdinand beralasan, MA memberikan waktu 90 hari kepada KPU untuk mengeksekusi putusan tersebut. Sedangkan penetapan caleg kurang dari 90 hari.

Kalaupun tidak diikuti sekarang, Ferdinand menegaskan KPU bisa saja menerapkannya di Pemilu 2024 nanti.

“KPU boleh loloskan caleg koruptor itu tanggal 20 nanti saat penetapan caleg tetap dan boleh juga tidak dilakukan hingga menunggu 90 hari. Artinya keputusan ini bisa berlaku untuk caleg 2024 kalau KPU tidak mau mengeksekusinya sekarang,” ujar Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum PD Ferdinand Hutahaenan saat dihubungi, Sabtu, (15/09/2018).

Ferdinand meminta apapun keputusan KPU nanti harus dihormati dan ditaati oleh setiap partai politik peserta pemilu.

“Ini kan menjadi domain keputusan akhir pada MA. Keputusan MA menjadi satu-satunya keputusan yang berlaku terkait caleg mantan napi koruptor ini. Dan jika ada putusan memberi waktu 90 hari kepada KPU untuk melaksanakannya, artinya itu juga sah,” sebut Ferdinand.

MA sebelumnya mengabulkan permohonan gugatan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, yang melarang eks napi korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Selidik punya selidik, putusan MA itu tak berlaku otomatis.

Hal itu didasari Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil sebagaimana dikutip detikcom, Jumat (14/09/2018). Dalam Pasal 8 ayat 2 disebutkan:

Dalam hal 90 hari setelah putusan MA tersebut dikirim ke Badan atau Pejabat Usaha Tata Negara, yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut, ternyata Pejabat tersebut tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum peraturan perundang-undangan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Baca Juga:  Hebat! 3 Eks Koruptor Lolos Jadi Caleg, Begini Komentar KPU

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer