Connect with us

Daerah

Setujui Revisi UU KPK, Noval Baswedan: Koruptor Berutang Budi Kepada Presiden Jokowi

JARRAK.ID

Published

on

Penyidik senior KPK, Novel Baswedan (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Penyidik senior KPK, Novel Baswedan mempertanyakan sikap Presiden Joko Widodo yang menerbitkan Surat Presiden (Surpres) sebagai persetujuan terhadap revisi UU KPK.

Padahal kata dia, revisi UU KPK justru berpotensi melemahkan KPK.

“Saya tidak bisa tuduh Pak Jokowi punya kepentingan, tapi kalau kita ingat, semasa beliau menjabat saja, kan upaya seperti ini sudah berulang kali dilakukan oleh DPR, bukan baru pertama kali. Jadi saya yakin Pak Jokowi tahu. Setelah Pak Jokowi tahu dan tetap mau mengubah, apa masalahnya itu, saya enggak ngerti,” kata Novel beberapa waktu lalu.

“Dan tentunya kalau Pak Jokowi selesaikan ini (RUU KPK) maka koruptor akan berutang budi sekali sama beliau,” lanjut dia lagi.

Menurut Novel sikap Presiden Jokowi yang menyetujui revisi UU KPK saat ini bertolak belakang dengan visi dan misi Jokowi. Novel sendiri menyatakan Jokowi pernah berjanji untuk memimpin pemberantasan korupsi dengan sungguh-sungguh.

“Anggap saja Pak Presiden tidak tahu (permasalahan RUU KPK), kita berprasangka baik. Dan ternyata betul-betul salah, bisa enggak dipulihkan seperti semula? Saya katakan, tidak bisa,” katanya.

Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan setuju dengan wacana pembentukan Dewan Pengawas untuk KPK. Menurutnya, setiap lembaga memang butuh pengawasan.

Selain itu, dia juga menyetujui keberadaan kewenangan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) di KPK.

Pertimbangannya adalah untuk memberi kepastian hukum dan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM).

“SP3, hal ini juga diperlukan penegakan hukum harus menjamin prinsip-prinsip perlindungan HAM dan untuk kepastian hukum,” ucap dia, dalam konferensi di Istana Negara terkait revisi UU KPK, Jumat lalu.

Di sisi lain, Jokowi menyatakan tak setuju jika KPK harus mendapatkan izin pihak luar ketika ingin melakukan penyadapan. Selain itu, dia juga tak setuju penyelidik dan penyidik hanya berasal dari unsur polisi dan jaksa. Lainnya, Jokowi pun tak setuju KPK harus berkoordinasi dengan Kejaksaan untuk masalah penuntutan.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Populer