Connect with us

Politik

Setuju Revisi UU KPK, HAM Indonesia Juga Kutuk Konpres Dugaan Pelanggaran Etik Irjen Firli

MUHAMMAD KAYYIS AR

Published

on

Koordinator Nasional Himpunan Aktivis Milenial (HAM) Indonesia, Asep Irama (Doc. JARRAK)

JAKARTA – JARRAK.ID – Himpunan Aktivis Milenial (HAM) Indonesia pada prinsipnya setuju dengan sikap politik DPR yang menyetujui revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Pasalnya, dalam 17 tahun perjalanan KPK dalam melakukan kegiatan pemberantasan korupsi, KPK dianggap sudah keluar dari rel yang menjadi orientasi awal dibentuknya lembaga anti rasuah tersebut,” kata Koordinator Nasional (Koornas) HAM Indonesia, Asep Irama, Kamis, (12/09/2019).

Menurut Asep, saat dibentuk KPK tujuannya untuk memelihara dan menjaga keseimbangan pelaksanaan pencegahan dan penindakan korupsi dengan berorientasi pada pengembalian kerugian negara secara maksimal.

Bahkan kata dia, dalam pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam sidang tahunan DPD dan DPR juga ditegaskan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi bukan diukur dari jumlah pejabat yang masuk penjara, melainkan seberapa besar uang negara bisa diselamatkan.

“Pidato Presiden Jokowi secara tersirat menghendaki agar KPK ke depan bisa mengoptimalkan fungsi pencegahan. Hal ini sesuai dengan spirit revisi UU KPK yang salah satu pokoknya menginginkan agar KPK lebih aktif dan sistematif dalam melakukan fungsi pencegahan korupsi.”

Selain itu kata dia, KPK juga diharapkan dapat melaksanakan fungsi trigger mechanism melalui koordinasi dan supervisi terhadap kepolisian dan kejaksaan.

“Namun pada kenyataannya, KPK justru sok menjadi pahlawan dan berjalan sendiri tanpa melakukan koordinasi dengan Polri dan Kejaksaan.”

“Bahkan hasil pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan KPK angkanya masih di bawah Polri dan Kejaksaan. Dalam medio 2009-2014, KPK ‘hanya’ berhasil menyelamatkan uang negara Rp722 miliar. Padahal Polri berhasil menyelamatkan uang negara Rp3 triliun dan Kejaksaan Rp6 triliun.”

Sehingga, HAM Indonesia menganggap bahwa revisi terhadap UU KPK sudah melalui pertimbangan filosofis, teleologis, yuridis, sosiologis dan alasan komparatif.

“Maka revisi UU KPK dinilai sudah layak dalam rangka memperkuat kelembagaan KPK,” tegas alumnus Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK) Jakarta tersebut.

Revisi UU untuk Memperkuat KPK

Asep mengatakan bahwa revisi UU KPK jika dibaca secara teliti dan komprehensif justru untuk memperkuat KPK dalam aspek pencegahan dan penindakan yang akan dilakukan KPK ke depan.

“Jika dicermati dalam draft revisi UU KPK, sejatinya tujuannya untuk penguatan kelembagaan KPK dan optimalisasi fungsi pencegahan korupsi. Soal pembentukan dewan pengawas misalnya, di tengah iklim demokrasi yang berjalan di Indonesia saat ini, sangat wajar bila tiap lembaga negara, terlebih lagi lembaga ‘superbody’ seperti KPK membutuhkan pengawasan yang melekat,” kata Asep.

Sehingga tegas dia, revisi UU KPK oleh DPR ini sudah memenuhi pendekatan filosofi keadilan restoratif.

“Pendekatan ini menghendaki adanya suatu rehabilitasi sistem pemidanaan dan tidak semata-mata soal memberikan efek jera. Pasalnya, pola dan cara penindakan dengan efek jera tidak memberikan manfaat pengembalian optimal keuangan negara saat berkaca pada kasus korupsi yang ditangani KPK sampai hari ini,” imbuh Asep.

Kemudian juga soal SP3 sejatinya dimaksudkan untuk mengejawentahkan asas keadilan dan kepastian hukum. Bayangkan beberapa kasus korupsi di KPK penangannya tidak jelas.

“Sebagai misal kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit quay container crane (QCC) tahun 2010 yang menjerat Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino. Lino ditetapkan sebagai tersangka sejak Desember 2015 lalu. Namun, kasus ini belum juga tuntas, Lino bahkan belum ditahan,” kata dia.

Kutuk Protes Pegawai KPK

Ia juga menyesalkan sikap yang ditunjukkan pegawai KPK yang secara frontal menolak revisi UU KPK. Asep mengaku bahwa sikap tersebut menunjukkan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan di internal KPK dari publik.

“Sikap berlebihan yang diekspresikan pegawai KPK dalam menolak revisi UU KPK, menunjukkan bahwa ada dosa yang sengaja disembunyikan dari publik,” tegas dia.

Asep meminta pegawai KPK mau mendengarkan pendapat sejumlah ahli hukum secara berimbang, termasuk mereka yang selama ini memberikan pendapat terhadap revisi UU KPK.

“Apalagi, beberapa ahli hukum yang ikut membidani lahirnya UU KPK juga melihat aturan tersebut perlu direvisi seiring dengan perkembangan waktu.”

KPK Tidak Profesional

Asep mengkritik sikap KPK soal konferensi pers soal dugaan pelanggaran etik salah satu Capim KPK sekaligus eks Deputi Penindakan KPK, Irjen Firli Bahuri. Asep menuding apa yang dilakukan KPK sebagai sikap yang tidak profesional dan cenderung politis.

“Sementara selama ini tidak pernah dirilis proses pemeriksaan kode etik yang dilangsungkan, dan siapa majelis kode etiknya itu,” tegas dia.

Asep juga mempertanyakan pengumuman dugaan pelanggaran etik Irjen Firli ke publik saat berlangsung uji kepatutan dan kelayakan terhadap 10 Capim KPK.

“Sehingga wajar dan pantas jika publik menuding ada skenario dan upaya dari KPK untuk mencegah atau menggagalkan Irjen Firli sebagai salah satu kandidat calon pimpinan KPK,” sesal Asep.

Asep sepakat dengan pernyataan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata bahwa sikap Saut Situmorang yang mengumumkan dugaan pelanggaran etik Irjen Firli melanggar aturan.

Apalagi kata dia, selama ini tidak pernah terbukti bahwa Irjen Firli melanggar etik.

“Kalau dilihat dari mekanisme pengambilan keputusan, tentu seharusnya kalau prinsip kolektif kolegial seharusnya sudah ditutup,” tandas Asep.

Advertisement

Populer