Connect with us

Politik

Selesaikan Persoalan Permasyarakatan dari Hulu Sampai Hilir, DPR Akan Percepat Pembahasan RUU Lapas

JARRAK.ID

Published

on

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Ketua DPR, Bambang Soesatyo mengatakan sampai saat ini persoalan tentang Lembaga Permasyarakatan (Lapas) tidak pernah menemukan ujung penyelesaian yang efektif. Karena itu pria yang akrab disapa Bamsoet itu meminta adanya Revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan.

Bamsoet meyakini, revisi terhadap UU tersebut dapat memperbaiki persoalan Lapas dari hulu sampai hilir. Bamsoet juga memandang UU tersebut sudah tidak mampu mengakomodir dengan situasi Lapas yang terjadi pada saat ini.

“Apalagi permasalahan pemasyarakatan semakin bertambah (kompleks). Selain persoalan over kapasitas, juga suasana lingkungan tak kondusif, sarana dan prasarana yang tak memadai, hingga ketidakprofesionalan para petugas Lapas. Tak jarang, Lapas justru menjadi Kerajaan Kecil terhadap warga binaan pemasyarakatan bagi petugas di Lapas,” kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, (22/11/2018).

Oleh karena itu kata Bamsoet, revisi terhadap UU tersebut seharusnya dilakukan dalam waktu cepat. Pasalnya tegas dia, subsistem dalam permasyarakatan masih terpisah, belum terintegrasi dengan UU Permasyarakatan.

“Sudah waktunya dilakukan revisi UU No. 12 Tahun 1995 untuk membenahi berbagai permasalahan Lapas,” imbuh politikus Partai Golkar tersebut.

Bamsoet mengatakan, revisi UU Permasyarakat dalam rangka memperbaiki dan membereskan berbagai persoalan permasyarakatan. Seperti pelayanan lapas atau rumah tahanan negara (rutan); rumah penyimpanan benda sitaan negara (rupbasan) hingga balai pemasyarakatan (bapas) yang lebih baik.

Menurut Bamsoet, UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan tidak masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2019 mendatang dengan nomor 34 dari 55 RUU secara keseluruhan.

“DPR telah menerima Surat Presiden (Surpres) pada Jumat, (16/11/2018). Sehingga RUU ini murni usulan dari pemerintah,” tegas mantan Ketua Komisi III DPR tersebut.

Dengan demikian lanjut Bamsoet, DPR akan menggelar rapat di Badan Musyawarah (Bamus) dalam menentukan komposisi yang akan diberikan tanggung jawab untuk membahas RUU tersebut.

“Bisa jadi, RUU ini bakal dibahas Komisi III atau mungkin Badan Legislasi (Baleg). Semuanya bakal diputuskan dalam rapat Bamus,” imbuh Bamsoet.

Menurutnya, pemerintah bakal diwakili Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB). Kedua institusi itu ditunjuk mewakili pemerintah menjadi mitra kerja DPR dalam membahas RUU Pemasyarakatan.

Bamsoet berharap RUU tersebut dapat dibahas dan disahkan menjadi UU sebelum berakhirnya masa jabatan DPR periode 2014-2019. Dengan begitu, RUU ini diharapkan bisa mengatasi berbagai persoalan di Lapas hingga tata kelola pemasyarakatan dalam cakupan yang lebih luas.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu sepakat dengan pendapat koleganya tersebut. Menurut Masinton sudah waktunya permasyarakatan diatur dan ditangani oleh lembaga atau badan tertentu, bukan lagi dikelola oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Permasyarakatan Kemenkumham.

Hal ini kata anggota Fraksi PDI Perjuangan itu dalam rangka memutus mata rantai birokrasi yang selama ini diakui dia masih terlalu rumit, sehingga berpotensi memperlambat penyelesaian masalah.

“Entah semacam badan, supaya bisa memutus rantai birokrasi yang agak rumit. Maka perlu dipertimbangkan secara kelembagaan,” kata Masinton.

Selain itu, dalam RUU mesti mengatur soal penyiapan perangkat atau aparatur Lapas yang memiliki dedikasi tinggi untuk dapat diberikan insentif oleh negara. Dengan demikian, adanya penghargaan terhadap aparatur Lapas yang mengabdi dengan dedikasi tinggi dapat menghindari terjadinya praktik menyimpang dalam menjalankan tugasnya.

Kendati demikian, Masinton pesimis RUU Permasyarakatan dapat dirampungkan sebelum masa anggota DPR 2014-2019 habis. Kalaupun tidak selesai kata Masinton, dapat dilanjutkan dalam Prolegnas prioritas tahun berikutnya.

“Pembahasan RUU ini saya khawatirkan bisa rampung atau tidak? Kalau tidak rampung dalam tahun ini, paling tidak periode berikutnya dalam Prolegnas Prioritas,” katanya.

Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara Suwahju mengatakan, permasyarakatan memang persoalan yang rumit di Indonesia, terutama soal over kapasitas. Sehingga ia sepakat dengan Revisi UU Permasyarakat yang diharapkan dalam menjadi intrumen dalam penyelesaian masalah tersebut.

“Termasuk revitalisasi bagi lembaga-lembaga pengampu pemasyarakatan saat ini,” katanya.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Populer