Connect with us

Daerah

Selama Lima Tahun, KPK Tangani 130 Kasus Korupsi yang Libatkan Kepala Daerah

JARRAK.ID

Published

on

Gedung KPK (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Sepanjang lima tahun sejak 2014-2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menangani 130 kasus korupsi yang melibatkan kepada daerah.

“Dari 130 perkara, ada 112 orang yang sedang kami proses. Intinya memang cukup banyak kepala daerah yang kami proses. Dan kami harap, jika kita semua siap serius melakukan pencegahan, maka di Bali hal-hal seperti ini tidak akan terjadi,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di acara pelatihan Jurnalis Melawan Korupsi di Warung Bendega, Jalan Kapten Cok Agung Tresna. No 31, Denpasar, Minggu, (18/08/2019).

Ia menegaskan memang ada penurunan dalam perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK.

“Kalau indeks persepsi korupsinya mengalami penurunan. Dalam artian membaik ya, meskipun peningkatanya belum signifikan. Harapannya kontribusi di daerah juga cukup penting terutama di proses perizinan,” tuturnya.

Menurut dia, ke depan KPK memang harus mengefektifkan pencegahan korupsi dalam menyelamatkan kekayaan negara.

“Prinsip dasarnya kalau bicara pencegahan korupsi, berarti harus dilakukan oleh berbagai pihak terkait. KPK menjalankan fungsi trigger mechanism untuk mendorong sekaligus melakukan kajian. Kemudian pemerintah daerah diharapkan bisa berperan aktif. Jadi komitmennya harus penuh untuk mencegah korupsi,” imbuhnya

Menurutnya pelayanan publik harus secara intens mengawal pencegahan korupsi.

Jadi ada tiga aspek yang memang penting dilakukan bersama. Yakni terkait penerimaan daerah dan penertiban aset.

“Kalau aset-aset di Bali ini misalnya ada beberapa identifikasi di program-prigram yang belum maksimal. Untuk penertiban aset juga kita perlu review lebih lanjut agar semua aset yang dimiliki Pemerintah Daerah (Pemda) itu ada legalisasinya. Karena di beberapa daerah lain, kami menemukan ada aset-aset yang basis legalnya/sertifikatnya masih tidak cukup kuat, sehingga berisiko aset itu dijual dan menjadi milik pihak ketiga. Harapanya itu menjadi perhatian di Bali. Selain juga penguatan aparatur pengawas internal pemerintah untuk mencegah korupsi sejak awal,” jelasnya.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Populer