Connect with us

Bisnis

Selama Ini BPN dan Bank Dunia Berbohong Soal Reformasi Agraria di Indonesia

JARRAK.ID

Published

on

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo saat membagikan sertipikat tanah kepada masyarakat (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Reformasi agraria yang digembar-gemborkan oleh pemerintahan Jokowi mendapat kritik dari Lembaga swadaya masyarakat Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). KPA menuding pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta Bank Dunia melakukan sebuah pembohongan publik dengan memberikan informasi yang salah. KPA menganggap akselerasi reforma agraria merupakan sebuah kegiatan yang didanai oleh utang.

“Ini tentu klaim yang menyesatkan. Apalagi dilakukan secara parsial,” kata Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika dalam keterangan tertulis, Selasa, (24/7/2018).

Dewi Kartika memberikan penjelasan tersebut terkait adanya informasi bahwa BPN mendapatkan dana pinjaman dari Bank Dunia sebesar US$ 200 juta untuk membiayai program akselerasi reforma agraria.

Terkait utang tersebut, menurut Dewi pihak Bank Dunia sudah menyetujui. Dana pinjaman itu nantinya direncanakan akan digunakan untuk membiayai proyek satu peta (one map) bagi sekitar 4,3 juta pengguna tanah di Indonesia.

Namun, Dewi melayangkan kritik terhadap keputusan utang tersebut. Ia menuding proyek utang itu bukan ditujukan untuk akselerasi reforma agraria.

“Komponen utang tersebut digunakan untuk Program Satu Peta (one map policy), dikombinasikan dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan layanan informasi tanah elektronik,” ujarnya.

“Program tersebut tidak sama (dengan akselerasi reforma agraria).” Sambung Dewi.

Dewa juga menjelaskan kalau apa yang dimaksud pemerintah dengan akselerasi tanah berbeda dengan program pendaftaran tanah, sertifikasi tanah dan juga pembuatan peta.

Disisi lain, Dewi menegaskan kalau reforma agraria yang sebenarnya adalah penataan struktur agraria akibat ketimpangan penguasaan struktur agraria nasional.

Hal itu menurutnya dicirikan dengan banyaknya masyarakat khususnya petani, buruh tani, dan masyarakat memiliki tanah sempit atau bahkan tidak memiliki tanah sama sekali.

Baca Juga:  Investasi Bodong, Masyarakat Rugi Rp106 Triliun

Tak hanya itu, Dewi menjelaskan reforma agraria harusnya juga ditujukan untuk mengatasi konflik agraria yang masih banyak terjadi. Ia pun meminta penyelesaian konflik agraria mengedepankan pemulihan hak masyarakat atas tanah dan sumber-sumber ekonominya.

“Dengan tujuan-tujuan tersebut, maka reforma agraria adalah sebuah langkah membuka kesempatan bagi rakyat tak bertanah memiliki tanah,” tuturnya.

Dewi juga mengkritik soal bagi-bagi sertifikat tanah yang acapkali genjar dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. Ia menilai hal itu bukan merupakan reformasi agraria karena sifatnya hanya memberikan sertfikat tanah kepada masyarakat yang tanahnya belum disertifikasi. Sehingga Dewi lebih tepat menyebut hal itu sebagai sebuah pelayanan publik biasa.

“Berbahaya jika setiap kebijakan terkait pertanahan langsung mengatasnamakan reforma agraria,” tandas Dewi.

Oleh karen itu, Dewi mendesak kepada pemerintah agar membatalakan proyek utang dari bank dunia tersebut. Pasalnya, reforma agraria menurut Dewi bukan merupakan program yang harus didanai oleh utang.

Sebab, menurut Dewi hal itu akan membelokkan tujuan utama reforma agraria yang sesuai dengan Undang-undang Pokok Agraria 1960 dan Konstitusi Undang-undang Dasar 1945.

“Reformasi agraria harus dipimpin langsung oleh presiden dalam mempersiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaannya,”tutupnya.

 

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer