Connect with us

Politik

Sejarawan Sebut Soeharto Presiden Terkorup di Indonesia

JARRAK.ID

Published

on

Presiden RI kedua, Soeharto (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Sejarawan Bonnie Triyana mengatakan berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), nama Soeharto pernah masuk dalam 10 daftar kepala negara paling korup di dunia. Bahkan dalam daftar tersebut, Soeharto berada di urutan pertama.

“Kita ingat PBB waktu itu, Sekjen-nya Ban Ki-moon salah satunya pernah menyebutkan ada sepuluh pemimpin negara di dunia ini yan korup, nomor satu ya, mohon maaf Soeharto,” kata Bonnie dalam diskusi ‘Jangan Lupakan Korupsi Soeharto’, di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Kamis, (06/12/2018).

Kepala negara lainnya di bawah Soeharto, yang tercatat sebagai paling korup, yaitu mantan Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Presiden Zaire Mobutu Sese Seko, Presiden Nigeria Sani Abacha, Presiden Yugoslavia Slobodan Milosevic.

Kemudian Presiden Haiti Jean Claude Duvailer, Presiden Peru Alberto Fujimori, Presiden Ukraina Pavio Lazarenko, Presiden Nikaragua Arnold Alemen, dan Presiden Filipina Joseph Estrada.

Kendati demikian, Bonnie menegaskan pihaknya tidak bermasud menyerang Soeharto secara pribadi. Selama ini diakui Bonnie, masyarakat kadang salah kaprah ketika membicarakan masalah Soeharto selalu dianggap menyerang pribadi.

Tetapi apa yang akan dibicarakan pihaknya kata Bonnie, berupaya melihat Soeharto sebagai sebuah institusi dalam kapasitasnya sebagai kepala negara yang pernah berkuasa selama 32 tahun.

“Tidak, dia itu institusi, dia itu kepala negara, dia itu presiden dari sebuah masa (yang menjabat) 30 tahun lebih,” ujarnya.

Bonnie mengatakan, kepemimpinan Soeharto bukan hanya mengakibatkan korupsi dalam bidang ekonomi tetapi juga dalam ruang politik yang mewujud dalam bentuk terberangusnya kebebasan.

Menurut dia, korupsi di era Soeharto diperparah dengan tak adanya kebebasan untuk bersuara, termasuk kebebasan pers. Bila ada media yang berani menulis kasus korupsi yang melibatkan orang dekat sang jenderal, media itu bakal dibredel.

Baca Juga:  Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu, Prasetyo Sebut Bukan Hanya Tugas Kejagung

“Pers tidak punya kebebasan untuk memberitakan soal-soal korupsi tadi. Artinya udah klop, pers tidak bisa memberitakan secara bebas, korupsinya ada,” ujarnya.

Setengah Hati

Selain itu, Bonnie menyebut jika rezim Soeharto dianggap kurang serius dalam melakukan pemberantasan terhadap korupsi. Meskipun saat itu sejumlah lembaga antikorupsi dibentuk Soeharto untuk memerangi praktik lancung penyelenggara negara.

Bonnie menyebut saat Tim Pemberantasan Korupsi yang diketuai oleh Jaksaa Agung Sugih Arto dibentuk pada 1967, lembaga tersebut banyak menangani kasus korupsi, sekitar 144 kasus. Salah satu kasus yang paling besar adalah korupsi di tubuh Pertamina.

Namun, korupsi di Pertamina itu tak sampai menyentuh pimpinannya ketika itu. Menurut Bonnie, kondisi tersebut membuat reaksi di masyarakat. Dia menyatakan pemberantasan korupsi yang selektif, diskriminatif turut mengundang protes mahasiswa.

“Ini menimbulkan reaksi kenapa kok yang besar itu enggak diselidiki,” ujarnya.

Lantas, kata Bonnie, Soeharto kembali membentuk Komisi Anti Korupsi pada 1970. Masih di tahun yang sama, Komisi Empat dibentuk. Komisi itu dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Wilopo dan salah satu penasihatnya wakil presiden pertama Mohammad Hatta alias Bung Hatta.

Menurut Bonnie, ketika itu Komisi Empat telah bekerja maksimal dan memberikan sejumlah rekomendasi kepada Soeharto. Namun, rekomendasi itu tak dijalankan. Kritik pun datang langsung dari Bung Hatta.

“Oleh karena itu Bung Hatta bilang, ini akan selesai kalau misalkan Presiden Soeharto turun tangan sendiri, ikut menyelesaikan. Dengan kata lain kalau kita tafsirkan berarti dia (Soeharto) enggak mau turun tangan,” kata Bonnie.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer