Connect with us

Politik

Segera Dibawa ke Paripurna, Pemerintah-DPR Sepakat 11 Poin Baru Revisi RUU Pemasyarakatan

JARRAK.ID

Published

on

Pemerintah dan DPR resmi menyepakati 11 poin baru dalam RUU Pemasyarakatan. Selanjutnya RUU Pemasyarakatan akan dibawa dalam Sidang Papipurna DPR (Doc. JARRAK)

JAKARTA – JARRAK.ID – Pemerintah dan Komisi III DPR sudah sepakat RUU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan untuk dibawa ke Rapat Paripurna usai rapat yang digelar di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (17/09/2019).

“Dengan demikian keputusan tingkat I telah selesai. Selanjutnya (revisi) UU Pemasyarakatan akan dibawa untuk pengambilan keputusan tingkat II lewat paripurna yang akan digelar segera, antara tanggal 19, 23, atau 24,” kata Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin.

Tercatat ada 11 poin baru dalam RUU Pemasyarakatan yang sudah disepakati Tim Perumus dan Tim Konkronisasi.

Perubahan pertama, penguatan posisi pemasyarkatan dalam sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan keluarga binaan.

Kedua, perluasan cakupan dari tujuan sistem pemasyarkatan yang tidak hanya meningkatkan kualitas narapidana dan anak binaan, namun juga memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak.

Ketiga, pembaruan asas dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan didasarkan pada asas pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proposionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan serta profesionalitas.

Keempat, pengaturan tentang fungsi pemasyarakatan yang mencakup tentang pelayanan, pembinaan, pembimbing kemasyarakatan perawatan, pengamanan, dan pengamatan.

Kelima, penegakan mengenai hak dan kewajiban bagi tahanan, anak, dan warga binaan.

Keenam, pengaturan mengenai penyelenggaraan dan pemberian program pelayanan pembinaan pembimbingan kemasyarakatan, serta pelaksanaan perawatan, pengamanan, dan pengamatan.

Ketujuh, pengaturan tentang dukungan kegiatan intelijen dalam penyelenggaraan fungsi pengamanan dan pengamatan.

Kedelapan, pengaturan mengenai kode etik dan kode perilaku pemasyarakatan serta jaminan perlindungan hak petugas pemasyarakatan untuk melaksanakan perlindungan keamanan dan bantuan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kesembilan, pengaturan mengenai kewajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan termasuk sistem teknologi informasi pemasyarakatan.

Kemudian juga soal pengaturan tentang pengawas fungsi pemasyarakatan. Terakhir, mengenai kerja sama dan peran serta masyarakat yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly yang mewakili pemerintah mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo menyambut baik perubahan sejumlah regulasi dalam RUU Pemasyarakatan.

Ia berharap RUU Pemasyarakatan segera diparipurnakan agar segera bisa memasuki pembicaraan tingkat dua dengan DPR.

“Penghargaan setinggi-tingginya atas diselesaikannya pembahasan RUU Pemasyarakatan untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat dua guna pengambilan keputusan pada Rapa Paripurna DPR RI,” kata Yasonna.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Populer