Sebut Tak Sesuai Ajaran Islam, Satu Pesantren di NTB Kompak Tidak Nyoblos Pilpres 2019

SUMBAWA – JARRAK.ID – Ketua KPU Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), Syukri Rahmat menyebut ada salah satu pondok pesantren (Ponpes) di daerahnya yang secara terang-terangan menolak untuk berpartisipasi di Pilpres 2019 mendatang.

Ponpes tersebut kata Syukri bahkan meminta santrinya untuk tidak nyoblos karena dianggap bertentangan dengan ajaran Islam.

“Katanya anti terhadap pemilu. Tidak direkomendasikan Islam berpolitik. Padahal, komunikasi kami dengan ustaz sangat baik. Bahkan, saya ini juga bagian Ormas di Sumbawa,”  kata Syukri, Kamis, (30/08/2018).

Syukri menjelaskan, persoalan tersebut telah 10 tahun belum terselesaikan. Sosialisasi KPU nampaknya tak diikuti ponpes tersebut.

“Bukan kali ini saja, pada Pilkada NTB 2018 juga mereka tidak gunakan hak pilihnya. Bisa kami katakan, sudah 10 tahun persoalan ini terjadi,” ungkapnya.

Sementara, Ketua KPU NTB Lalu Aksar Ansori mengakui bahwa hal tersebut menjadi polemik lama. Dia pun berusaha semaksimal untuk menyelesaikan persoalan itu.

Dia mengungkapkan, masalah serupa terjadi juga di beberapa ponpes di Penatoi Kota Bima, di Sumbawa dan di Kecamatan O’o Kabupaten Dompu.

“Ini selalu jadi isu, bahwa ada kelompok masyarakat tidak ingin gunakan hak pilih karena paham berbeda dengan masyarakat umum lainnya,” terangnya.