Connect with us

Daerah

SDN Banbaru Giligenting Empat Kali Disegel, Pemkab Sumenep Tutup Mata

HOLIDI

Published

on

SDN Banbaru, Giligenting, Sumenep yang disegel pemilik tanahnya karena diduga sengketa kepemilikan tanah tidak kunjung diselesaikan (Doc. JARRAK)

SUMENEP – JARRAK.ID – Kasus sengketa lahan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Banbaru I, Desa Banbaru, Kecamatan Giligenting, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur kembali bergejolak hingga berujung penyegelan. Akibatnya, puluhan siswa dan guru tak bisa masuk.

Pantauan Jarrak.id, penyegelan dilakukan di pintu gerbang utama sekolah oleh pemilik lahan. Selain diberi rantai dan gembok, terpampang spanduk bertuliskan ‘Sekolah Ditutup Sampai Ada Penyelesaian’.

Surat pernyataan pelepasan tanah atau hibah untuk sekolah (Doc. JARRAK)

Kepala SDN Banbaru I, Nurul Qomariyah menuturkan, penyegelan kali ini sudah keempat kalinya yang dilakukan oleh pemilik lahan.

“Benar mas, penyegelan ini sudah keempat kalinya, karena warga yang menyengketakan tidak dipenuhi tuntutannya,” kata Nurul Qomariyah pada awak media, Rabu, (27/02/2019).

Kata Nurul, pihaknya telah melaporkan kejadian tersebut ke pihak Dinas Pendidikan (Disdik) untuk segera diselesaikan. Karena yang menjadi korban dari penyegelan itu adalah siswa.

“Pelaksanaan KBM tetap berjalan. 70 siswa dari kelas 1 hingga 6 itu belajar dengan menumpang di rumah Komite Sekolah. Kami berharap masalah ini cepat diselesaikan,” harapnya.

Klaim Milik Pemkab

Plt Kepala Dinas Pendidikan, Muhammad Saidi mengatakan bahwa pihaknya mengantongi bukti kalau tanah tersebut milik Pemkab Sumenep, yang telah di tukar guling dengan pemilik tanah pertama pada tahun 1974 yang ditandatangani pemilik pertama atas nama Pak Tiama yang sudah meninggal dunia dan diketahui kepala desa.

Menurut dia, pemerintah akan menempuh jalur hukum jika ada pihak yang mengganggu kegiatan belajar mengajar, dan masalah tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan kekeluargaan.

“Kami akan tempuh jalur hukum jika penyegel tetap bersikukuh dengan pendiriannya, dan tidak bisa dirembuk secara kekeluargaan,” kata Saidi saat dikonfirmasi Jarrak.id di kantornya.

Saidi menegaskan, pihaknya sudah melaksanakan rapat dengan Sekda, BPPKA dan Bagian Hukum, serta meminta pengawas dan kepala sekolah untuk melakukan penyelesaian secara kekeluargaan.

Sementara itu, praktisi hukum Syafrawi mengatakan bahwa Pemkab Sumenep melalui Dinas Pendidikan harus turun tangan, dan segera mengambil langkah kongkrit agar tidak mengganggu proses belajar mengajar.

“Pemkab dalam hal ini Dinas Pendidikan segera turun tangan untuk duduk bersama dengan pihak-pihak yang mengklaim bahwa tanah yang di atasnya ada bangunan sekolah cepat selesai. Karena jika tidak, yang jadi korban anak didik,” kata dia.

Syafrawi menambahkan, jika tanah tersebut sudah di tukar guling maka pemerintah harus jelas dimana tanah tukar gulingnya, sehingga pemilik tidak dirugikan.

Kendati demikian, jika Pemkab diam kata dia, sama saja membiarkan masalah itu terus berkembang, dan tidak ada kepastian secara hukum.

Wakapolres Sumenep, Kompol Sutarno mengaku bahwa kasus itu sudah berlangsung lama, dan menjadi kewenangan Pemkab Sumenep untuk segera menyelesaikan.

“Itu kan kasus sudah lama dan ini kan sebenarnya ranahnya pemkab untuk menyelesaikan,” terangnya singkat kepada Jarrak.id.

Wakil Bupati Sumenep, Achmad Fauzi saat dihubungi melalui layanan pesan instan WhatsApp hanya dibaca. Sementara saat disambangi ke rumah dinasnya diketahui sedang istirahat.

Advertisement

Populer