Connect with us

Elektoral

SBY Dianggap Politisasi Pelantikan Iwan Bule, PD: Ngabalin Asal Ngomong

JARRAK.ID

Published

on

Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono diminta untuk tidak mempolitisasi pengangkatan Komjen Iriawan jadi Pj Gubernur Jawa Barat. Hal tersebut disampaikan Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin.

Tidak hanya itu, Ngabalin juga mengungkit soal soal Pj gubernur masa pemerintahan SBY. Sontak, pernyataan Ngabalin mendapatkan reaksi dari Partai Demokrat.

“Komentar Ngabalin ini namanya asal ngomong. Tidak mengerti substansi secara utuh. Baiknya Ngabalin sebelum komentar, baiknya pelajari substansi tweet SBY secara utuh dan apa yang terjadi,” ujar Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, Selasa (19/6/2018).

Ferdinand mengungkapkan, seharusnya Ngabalin melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum terlebih dahulu untuk memastikan ada-tidaknya keberpihakan dalam pilkada.

“Seperti di Jawa Timur dan Jabar, betul tidak ada gugus tugas intelijen yang punya misi khusus di luar tupoksinya? Nah hal seperti itu yang harusnya ditelisik oleh Ngabalin, bukan malah menyerang balik SBY yang memberi masukan dan kritik,” jelas Ferdinand.

Tak hanya itu, Ferdinand juga berharap Ngabalin menjelaskan kepada masyarakat luas alasan Iwan Bule tetap dilantik sebagai PJ Gubernur Jawa Barat setelah usul itu sempat dibatalkan. Menurutnya, hal tersebutkah yang sekarang dibutuhkan publik, bukan membandingkan dengan era SBY

“Jadi Ngabalin sebaiknya berfungsi menjelaskan itu, motif penunjukan Iwan Bule dan apakah benar ada kepentingan penguasa yang dibebankan kepada aparat untuk disukseskan. Ngabalin itu digaji pajak rakyat bukan untuk menyerang, tapi untuk menjelaskan kebijakan pemerintah,” ungkap dia.

Sebelumnya, Ngabalin mengingatkan SBY yang dianggapnya mengkritik pelantikan Komjen Pol Mochamad Iriawan menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat. Ngabalin juga mengungkit pelantikan anggota TNI aktif menjadi gubernur di era Presiden SBY.

“Jangan mempolitisir masalah ini untuk mengangkat elektabilitas personalnya maupun elektabilitas partai. Nggak usah, nggak usah. Ini normal saja,” kata Ngabalin, Selasa (19/6/2018), dikutip dari detikcom.

Ngabalin menilai, pemerintahan SBY pernah melakukan langkah serupa dengan melantik anggota TNI aktif sebagai penjabat gubernur di masa pemerintahannya .

“Pak SBY bilang ini melampaui batas dan keterlaluan. Emang SBY lupa pada waktu Tanribali diangkat menjadi Plt di Sulawesi Selatan. Itu tentara aktif atau sudah pensiun?” kata Ngabalin.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Populer