Connect with us

Bisnis

Sambangi KPK, Walhi Laporkan 36 Kepala Daerah Diduga Korupsi Pemanfaatan SDA

JARRAK.ID

Published

on

Gedung KPK (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) berencana melaporkan sekitar 36 kepala daerah ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejumlah kepala daerah tersebut merupakan ‘penguasa’ di beberapa daerah di wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, rencana Walhi memperkarakan para kepala daerah tersebut lantaran kuat dugaan mereka melakukan tindak pidana korupsi terkait pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA).

“Jadi terkait kasus-kasus ini kami sudah melaporkan sebanyak 36 kasus kepala daerah ke KPK dari berbagai provinsi,” kata Direktur Eksekutif Nasional Walhi Nur Hidayati di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, (02/08/2018).

Dugaan korupsi terkait SDA tersebut menurut Nur acap kali dilakukan oleh para kepala daerah di dua wilayah tersebut pada saat sebelum kontestasi Pemilu maupun pasca Pemilu dilakukan.

Modus yang seringkali muncul para kepala daerah tersebut menerima suap dari pihak-pihak tertentu agar mengeluarkan izin guna kepentingan pengelolaan pertambangan maupun perkebunan.

Menurut Nur, pihaknya jauh-jauh hari juga pernah melaporkan sejumlah kasus terkait korupsi pemanfaatan SDA, namun ia mengaku sejumlah kasus yang dilaporkan Walhi tersebut belum sepenuhnya ditindaklanjuti.

Oleh karena itu, Nur dan Walhi meminta kepada KPK agar kedepan secara tegas dan berani dapat menyelesaikan semua kasus korupsi yang diduga turut menyeret sejumlah kepala daerah itu.

“Jadi kami minta pada KPK untuk menindaklanjuti kasus-kasus yang sudah kami ajukan,” katanya.

Sayangnya, terkait kasus ini Nur enggan membeberkan siapa saja kepala daerah yang diduga kuat terjerat kasus korupsi pemanfaatan SDA.

Disisi lain, Walhi menurut Nur meminta kepada KPK untuk turut andil mendorong pemerintah terutama pemda agar tak gampang mengeluarkan izin pertambangan maupun perkebunan sebelum dilakukan perbaikan tata kelola.

Baca Juga:  Agus Rahardjo Sambut Baik Rencana Amien Rais Bongkar Kasus Korupsi di KPK

“Jadi tambang jangan lagi dikasih izin, sawit jangan lagi dikasih izin sebelum tata kelolanya menjadi lebih baik,” kata Nur.

Kedepan, Nur berharap agar KPK punya nyali yang kuat untuk menindak para korporasi yang meraup keuntungan dari kongkalikong dengan pemerintah daerah terkait izin pengelolaan pertambangan dan perkebunan.

Nur menambahkan, peran KPK untuk kasus korupsi pemanfaatan SDA menjadi penting, mengingat mayoritas izin untuk usaha pertambangan dan perkebunan yang diajukan oleh korporasi seringkali keluar ketika pemerintah daerah setempat diberikan sejumlah uang suap.

“Kami meminta supaya juga KPK itu melakukan tindakan kepada si korporasi karena melakukan penyuapan. Karena rezim bisa berganti tapi korporasi bisa terus menunggangi pemerintahan, siapapun yang akan terpilih,” tutupnya.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer