Connect with us

Daerah

Sah, Mendagri ‘Kandangkan’ 2.150 PNS Terlibat Kasus Korupsi

JARRAK.ID

Published

on

Mendagri, Tjahjo Kumolo (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya akan memecat 2.150 PNS yang diketahui terlibat tindakan korupsi.

Hal ini sebagai salah satu kesepakatan dalam hasil rapat koordinasi dengan Menteri Pembedayaan Aparatur Negara, Badan Kepegawaian Nasional dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mereka akan diberhentikan secara tidak hormat.

Menurut Tjahjo, dari 2.150 PNS sudah memiliki kekuatan hukum tetap melalui persidangan di Pengadilan Tipikor.

“Sudah memiliki kekuatan hukum tetap sidang tipikor. Tapi sampai saat ini masih menerima gaji dan belum diberhentikan,” kata Tjahjo di Malang, Senin, (10/09/2018).

Sesuai Undang Undang, katanya, mereka layak diberhentikan dan dicabut hak normatifnya.

Mendagri dan Menpan, kata Tjahjo, telah membahas secara detail, termasuk semua data telah dipegang. Untuk itu, akan dikeluarkan surat bersama Mendagri dan Menpan agar memiliki dan memenuhi kepastian hukum.

“Mereka bersalah, dan memiliki kekuatan hukum tetap,” katanya.

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat 2.674 PNS yang korupsi dan dipenjara, namun mayoritas masih berstatus PNS aktif. Dari 2.674 PNS koruptor, sebanyak 317 sudah diberhentikan dengan tidak hormat.

“Sebanyak 2.357 di antaranya masih PNS aktif,” kata Kepala BKN Bima Haria Wibisana di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, (04/09/2018).

Baca Juga:  Bentrok Mahasiswa dan Warga di Malang, Aliansi Mahasiswa Papua Tuding Ada Provokasi Militer dan Polisi

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer