Connect with us

Politik

Sah, KPU dan Bawaslu Izinkan Aksi #2019GantiPresiden

JARRAK.ID

Published

on

Ilustrasi (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Polemik gerakan #2019GantiPresiden terus bergulir panas. Kubu yang pro dan kontra terhadap gerakan tersebut bahkan terlibat saling hujat di media sosial, hingga berujung aksi penolakan dan persekusi di sejumlah daerah.

Sejak sepekan terakhir, sejumlah aktivis gerakan #2019GantiPresiden mengalami penolakan di berbagai daerah. Diantaranya Ahmad Dhani yang ditolak di Surabaya, Neno Warisman dihadang di Pekanbaru, dan Ratna Sarumpaet ditolak di Bangka Belitung.

Lalu bagaimana Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menyikapi fenomena tersebut?

Menurut Bawaslu, gerakan #2019GantiPresiden bukan sebagai pelanggaran.

“Tidak melanggar aturan,” ujar anggota Bawaslu Rahmat Bagja saat dihubungi, Rabu, (28/08/2018).

Bagja beralasan, hingga saat ini belum ada pasangan capres-cawapres yang secara resmi ditetapkan KPU. Sehingga menurut Bagja, gerakan #2019GantiPresiden atau semacamnya bukan termasuk melanggar aturan.

Bagja mengaku, pihaknya belum dapat melakukan tindakan apa pun lantaran secara waktu, memang saat ini belum memasuki masa kampanye.

KPU juga menilai gerakan #2019GantiPresiden bukan sebagai pelanggaran ataupun kampanye. KPU berdalih, definisi kampanye harus ada pemaparan visi-misi paslon tertentu.

“Kembali ke peraturan perundang-undangan, yang disebut kampanye itu apa, kegiatan peserta pemilu untuk mengingatkan pemilih dengan menawarkan visi misi, program dan citra diri lainnya. Kalau soal tagar kan nggak ada hubungannya sama visi dan misi,” kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa, (28/08/2018).

Selain itu, Bawaslu dan KPU sama-sama memandang gerakan #2019GantiPresiden sebagai bagian dari hak menyuarakan pendapat warga negara.

Meski begitu, kedua pihak sepakat agar siapa pun yang menyalurkan hak tersebut harus mematuhi tata aturan yang berlaku, termasuk apabila diperlukan izin dari aparat kepolisian.

Baca Juga:  AHY Menghimbau Agar Panasnya Pilkada Tak Membuat Masalah di Masyarakat

“Semua kegiatan harus sesuai dengan UU menyampaikan pendapat di muka umum,” tutur Bagja.

“Kalau ada keramaian-keramaian penyampaian pendapat di publik itu menjadi kewenangan polisi apakah itu menimbulkan kericuhan atau tidak. Jadi silahkan persoalan ketertiban umum yang menjadi kewenangan polisi,” sebut Pramono.
Pramono berpesan kepada kedua kubu, baik pendukung Jokowi-Ma’ruf maupun Prabowo-Sandi, agar menyampaikan dukungan secara santun tanpa melakukan provokasi.

“KPU berharap masing-masing pendukung pasangan calon untuk menahan diri mulai mensosialisasikan pasangan yang didukungnya dengan cara yang mengundang simpati bnyak orang, tidak perlu memprovokasi, dengan menggunakan isu-isu,” tandas Pramono.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer