Connect with us

Politik

RUU Pemasyarakatan Segera Diparipurnakan, JARRAK Puji Pemerintah dan DPR

MUHAMMAD KAYYIS AR

Published

on

Direktur Eksekutif Badan Pimpinan Pusat Jaringan Reformasi Rakyat (BPP Jarak), John Kelly Nahadin (Doc. JARRAK)

JAKARTA – JARRAK.ID – Direktur Eksekutif Badan Pimpinan Pusat Jaringan Reformasi Rakyat (BPP JARRAK), John Kelly Nahadin mengapresiasi sejumlah poin dalam revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (RUU PAS).

Sebelumnya Pemerintah dan DPR sudah merampungkan pembahasan RUU Pemasyarakatan. Selanjutnya, RUU PAS akan dibawa untuk pengambilan keputusan tingkat II lewat paripurna.

“Karena memang harus diakui selama ini banyak masalah yang belum diakomodir dalan UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sehingga kita mesti apresiasi sejumlah perubahan dalam RUU Pemasyarakatan yang akan segera di Paripurnakan,” kata Nahadin dalam siaran persnya, Rabu, (18/09/2019).

RUU Pemasyarakatan kata Nahadin, sebagai jalan membenahi berbagai persoalan pemasyarakatan.

“Misalnya, terwujud pelayanan lapas atau rumah tahanan negara (rutan); rumah penyimpanan benda sitaan negara (rupbasan) hingga balai pemasyarakatan (bapas) yang lebih baik,” tegas Nahadin.

Selain itu kata dia, salah satu poin penting dalam RUU Pemasyarakatan setiap warga binaan akan mendapatkan kemudahan untuk memperoleh hak dasarnya, seperti remisi atau pengurangan masa hukuman.

“Remisi adalah sesuatu yang melekat kepada setiap narapidana, apapun kasusnya. Sehingga pemerintah dan DPR melalui RUU Pemasyarakatan ingin memastikan bahwa negara tidak boleh mengambil hak warga binaan seperti pemberian remisi,” jelas Nahadin.

Apabila RUU Pemasyarakatan resmi diundangkan, maka otomatis Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Pemasyarakatan.

Nahadin menilai, sejak awal PP tersebut sudah bertentangan dengan Konstitusi dan Pasal 14 Ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan yang berbunyi, ‘Narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).’

“PP Nomor 12 Tahun 2012 juga dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), dimana negara berkewajiban untuk memastikan hak-hak dasar Warga Binaan Permasyarakatan (WBP) ditunaikan oleh pemerintah, termasuk pemberian remisi kepada narapidana kasus korupsi.”

“Itulah sebabnya sejak awal kita sepakat RUU Pemasyarakatan bisa segera diundangkan. Supaya aturan yang diskriminatif seperti PP tersebut tidak berlaku lagi,” sambung Nahadin.

Secara umum kata dia, RUU Pemasyarakatan berusaha untuk memperbaiki Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan secara komprehensif.

“Baik masalah administrasi, SDM, dan persioalan prinsipil lainnya. Mudah-mudahan RUU Pemasyarakatan segera diundangkan sehingga memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada semua warga binaan,” tandas dia.

Advertisement

Populer