Connect with us

Politik

Round-Up: Warga Tolak Cakades dari Luar Desa: Jawaban Bupati Sumenep Lucu, Camat Ganding Pilih Tutup Mulut

HOLIDI

Published

on

Bupati Sumenep, A Busyro Karim (Doc. Net)

SUMENEP – JARRAK.ID – Sejumlah warga Desa/Kecamatan Ganding, Sumenep pada Jumat (23/08/2019) melakukan aksi demonstrasi di Sekretariat Pilkades setempat.

Pada pokoknya mereka menolak calon kepala desa (cakades) dari luar desa, karena mereka menganggap bahwa cakades dari luar desa hanya sebagai calon bayangan untuk menyingkirkan calon kuat, yang akan menjadi kompetitor petahana.

Sejumlah warga melakukan aksi demonstrasi menolak calon dari luar desa di Sekretariat Pemilihan Kepala Desa Ganding, Jumat, 23 Agustus 2019 (Doc. JARRAK)

Skenario ini sangat masuk akal. Pasalnya petahana bisa dengan mudah menyingkirkan calon pesaing dengan mensetting agar cakades melebihi lima orang.

Sebab jika merujuk kepada Peraturan Bupati Sumenep Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, apabila cakades melebihi lima orang maka digunakan syarat tambahan dengan meliputi 3 kriteria, seperti pengalaman dalam pemerintahan, pendidikan dan usia.

Sebelumnya, puluhan warga Desa Sera Timur, Kacematan Bluto, Sumenep, Madura, Jawa Timur, juga mendatangi balai desa setempat, Jumat (23/08/2019). Mereka menolak calon kepala desa dari luar desa.

Jurnalis Jarrak.id kemudian berusaha meminta komentar Bupati Sumenep, A Busyro Karim soal polemik penolakan masyarakat yang dipicu oleh Perbup tersebut.

Namun politikus PKB itu dengan mudah menjawab masyarakat tidak perlu memilih calon kepala desa yang berasal dari luar desa apabila memang tidak dikehendaki oleh masyarakat.

“Kalau tidak mau jangan dipilih,” kata Busyro Karim kepada Jarrak.id, Jumat, (23/08/3019) saat ditanya soal apakah ada sosialisasi yang dilakukan Pemkab Sumenep tentang Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Camat Ganding Tutup Mulut

Berbeda dengan Bupati yang jawabannya terkesan lucu, Camat Ganding, Sumenep, Faruk Hanafi lebih memilih bungkam soal protes warga Desa/Kecamatan Ganding yang menolak Calon Kepala Desa (Cakades) dari luar desa.

Bahkan pesan singkat yang dikirim melalui layanan pesan instan WhatsApp hanya dibaca.

Camat Ganding, Sumenep, Faruk Hanafi (Doc. Net)

Sedianya Jarrak.id akan mengkonfirmasi dan meminta pendapat soal aksi demonstrasi yang dilakukan warga Desa/Kecamatan Ganding di Sekretariat Pilkades pada Jumat, (22/08/2019).

Demi Gagalkan Kompetitor

Selain itu, calon dari luar desa dinilai hanya dalam rangka menggagalkan calon lain yang berasal dari Desa Ganding.

“Itu yang membuat masyarakat tidak senang,” kata Ketua Panitia Pilkades Ganding, H Akhmad Khairi saat dihubungi terpisah, Jumat, (23/08/2019).

Menurut dia, calon dari Desa Ganding ada tiga orang. Namun tiba-tiba ada informasi bahwa akan ada tiga calon lain dari luar desa.

“Bahkan bisa mencapai sembilan orang nanti. Seandainya tidak ada sistem scoring (dalam pencalonan kepala desa, red) lebih baik.”

“Jadi memang ada rekayasa untuk menggulingkan calon lain dari dalam desa. Ini terjadi karena ada sistem scoring sebagaimana diatur dari Peraturan Bupati (Perbup),” imbuh dia.

Diduga Didesain untuk Untungkan Petahana

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Front Pemuda Madura (FPM), Muchlas Jailani mengatakan bahwa Perbup tentang mekanisme pemilihan kepala desa diduga kuat memang didesain untuk memberikan keuntungan kepada petahana.

Sekjen Front Pemuda Madura (FPM), Muchlas Jailani (Doc. JARRAK)

“Kalau kita baca beberapa poin dalam Perbup tersebut memang memberikan keuntungan kepada petahana. Akibatnya Perbup kerap diakali oleh petahana dalam menyingkirkan calon kuat yang bisa meruntuhkan dominasi petahana,” kata Muchlas kepada Jarrak.id.

Menurut dia, ada dua modus licik yang digunakan petahana dalam menumbangkan calon lain sebelum kontestasi dimulai.

Pertama, petahana akan mengundang calon dari luar desa dengan nilai tinggi. Misalnya pendidikannya menimal S-1 atau bisa juga mantan perangkat desa.

“Maka didesain agar calon melebihi lima orang. Karena kalau lebih lima orang maka sesuai Perbup akan digunakan syarat tambahan sebagai meliputi kriteria tersebut. Sehingga calon bayangan yang punya nilai tinggi ini memang diptoyeksikan untuk menyingkirkan lawan kuat melalui mekanisme skoring,” kata dia.

Kedua, petahana akan mencalonkan perangkat desa yang juga punya skor tinggi. Jadi mereka sengaja dikorbankan agar petahana kembali bisa menang.

“Karena kasus di dua desa yang warganya prosesnya modusnya sama. Mengundang calon bayangan dari luar desa dengan skor tinggi.”

“Ini terjadi karena Perbup memberikan peluang kepada petahana melakukan politik licik sebelum Pilkades dimulai,” tandas Muchlas.

Advertisement

Populer