Connect with us

Other

Resmi Diundangkan, Ini Sejumlah Pasal Baru dalam UU KPK

JARRAK.ID

Published

on

Gedung KPK (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang baru resmi berlaku mulai hari ini, (17/10/2019).

UU tersebut akan menggantikan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dalam UU yang baru, ada sejumlah perubahan sebagaimana diatur dalam sejumlah pasal.

1. KPK Lembaga Negara Bagian dari Rumpun Eksekutif

Sebagaimana diatur dalam Pasal 3, KPK bukan saja merupakan lembaga negara, melainkan bagian dari rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas dan kewenangannya secara independen.

Pasal 3:

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

2. Pegawai KPK Berstatus PNS

Jika sebelumnya pegawai KPK diangkat berdasarkan keahlian, maka sekarang status pegawai KPK adalah PNS, dan harus patuh pada UU ASN. Demikian diatur dalam Pasal 1 Ayat 6.

Pasal 1 ayat 6:

Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan aparatur sipil negara.

3. Pimpinan KPK Bukan Penyidik dan Penuntut Umum

Dalam UU KPK yang baru, kewenangan pimpinan sebagai penyidik dan penuntut umum dihilangkan. Demikian diatur dalam Pasal 21 yang terdiri dari 4 Ayat.

Pasal 21

(1) Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas:
a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 orang;
b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi ;dan
c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

2) Susunan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. ketua merangkap anggota; dan
b. wakil ketua terdiri dari 4 (empat) orang, masing-masing merangkap anggota.

(3) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pejabat negara.

(4) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kolektif kolegial.

4. Penyelidik dan Penyidik Wajib Sehat Jasmani dan Rohani

Dalam Pasal 43 dan Pasal 45 juga diatur bahwa penyelidik dan penyidik KPK harus sehat jasmani dan rohani. Selain itu, penyelidik dan penyidik KPK harus lulusan dalam bidang penyelidik dan penyidik.

Pasal 43A

(1) Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. berpendidikan paling rendah S1 atau yang setara;
b. mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyelidikan;
c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
d. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Pasal 45A

(1) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. berpendidikan paling rendah S1 atau yang setara
b. mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyidikan
c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
d. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

5. KPK Tak Wajib Tindak Kasi Korupsi yang Meresahkan Masyarakat

Dalam Pasal 11 UU KPK yang baru menyebutkan bahwa KPK tak wajib menindak ‘korupsi yang meresahkan masyarakat.’

Pasal 11

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang:
a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; dan/atau
b. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1 miliar.

6. KPK Bisa Menerbitkan SP3

Dalam UU KPK yang baru, lembaga anti rasuah tersebut juga bisa menghentikan proses penyidikan dan penuntutan melalui SP3.

Pasal 40

(1) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
(2) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentikan penyidikan dan penuntutan.
(3) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik.
(4) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

7. Dewan Pengawas KPK

Dewan pengawas belum terbentuk. Selama dewan pengawas belum terbentuk, KPK masih menggunakan aturan sebelumnya, yakni UU Nomor 30 Tahun 2002. Hal ini diatur dalam UU KPK yang baru sebagai berikut.

Pasal 69D

Sebelum Dewan Pengawas terbentuk, pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum Undang-Undang ini diubah.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Populer