Connect with us

Berita

Relawan Hadiahi Wali Kota Palembang Rompi Orange Atas Dugaan Pelanggaran

JARRAK.ID

Published

on

Palembang, Jarrak.id,- Empat orang perwakilan dari Relawan Gerakan Tanggap (REGTA) Covid-19 di Sumatera Selatan (Sumsel), menyerahkan rompi Pelanggaran PSBB kepada gugus Tugas Covid-19 Kota Palembang.

Para relawan yang berasal dari Gerakan Masyarakat Sumatera Selatan Lawan Corona (Gemas Lacona) Gerakan Relawan Muda (Garuda) dan Relawan Covid-19 tersebut, memberikan rompi tersebut untuk Wali Kota (Wako) Palembang atas dugaan pelanggaran terkait PSBB. Jumat (29/05/2020)

Koordinator Gemas Lacona Palembang, Andreas OP dan didampingi oleh sejumlah rekannya mengatakan penyerahan rompi ini diberikan sebagai tanda bahwa harus ada penindakan yang tegas terhadap setiap pelanggan PSBB di Kota Palembang dan itu di mulai baik dari tingkat paling tinggi ketua gugus tugas sampai pada masyarakat. “Aturan yang telah ditetapkan sudah seharusnya tidak boleh tebang pilih.Pada saat Ibunda tercinta Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo (Jokowi), beliau tetap mematahui aturan protokol kesehtan dan maklumat Kaporli. Contoh seperti ini dapat diartikan bahwa siapa pun harus mematuhi aturan tersebut tanpa pandang bulu. Baik itu, Walikota sampai tukang sapu di jalanan” ujarnya.

Irwanto, salah satu relawan yang juga peserta aksi tersebut menambahkan penyerahan rompi ini secara simbolis bagi siapapun yang terindikasi melanggar aturan PSBB.

“Kemaren ada dugaan bahwa Wako Palembang melanggar aturan PSBB, dengan menggelar open house. Artinya, Wako Palembang juga harus menerima sanksi itu. Karena indikasi inilah kami memberi rompi orange ini.” ungkapnya.

Ditempat yang sama, Juru Bicara REGTA Covid-19 Palembang, Ki Edi Susilo menambahkan aturan harus ditegakan tanpa pandang siapa yang melanggar. Tidak hanya soal pelanggaran yang sifatnya seperti memakai masker dan sosial distancing. Tetapi juga pelanggaran terhadap siapa pun yang tidak memberikan bantuan sosial yang seharusnya diterima oleh mereka yang layak harus juga di tindak.

“Saat ini terjadi penambahan miskin baru di Kota Palembang mencapai 33 ribu lebih. Ini juga harus di perhatikan. Hak mereka jangan sampai tidak di berikan atau dilanggar. Untuk itu pengawasan distribusi bantuan juga harus kuat supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap hak dasar rakyat, Pastikan bahwa anggaran 480 miliar sampai pada yang berhak jangan sampai ada pelanggaran,” tutupnya. (Red/Danu/Jarrak)

Editor : Utu

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Populer