Connect with us

Daerah

Pukat UGM Beberkan Empat Catatan Buruk Pemberantasan Korupsi di Era Jokowi

JARRAK.ID

Published

on

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Yogyakarta merilis beberapa catatan merah dalam upaya pemberantasan korupsi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Catatan tersebut merujuk kepada janji pemerintahan Jokowi yang belum dilaksanakan dalam aspek pemberantasan korupsi.

Peneliti Pukat UGM, Yuris Rezha, mengatakan berdasarkan RPJMN 2015-2019 tertera empat poin upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi. Namun dari keempat poin tersebut belum berjalan optimal dan menyisakan sejumlah catatan.

Pertama, pemerintah belum berhasil mewujudkan harmonisasi peraturan perundang-undangan bidang korupsi mengacu pada peraturan UNCAC,” ujar Yuris dalam keterangan pers di Yogyakarta, Senin, (10/11/2018).

Kedua, berhubungan dengan penguatan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan kajian Pukat UGM, janji dan komitmen Jokowi tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Mirisnya kata Yuris, ada upaya politik untuk menggembosi KPK yang belakangan sangat agresif melakukan upaya pemberantasan korupsi.

“Kita ingat di awal masa pemerintahan ini berjalan justru terjadi kriminalisasi terhadap pimpinan KPK. Juga ada wacana revisi UU KPK yang bernuansa melemahkan KPK muncul sepanjang tahun 2015-2017,” lanjut Yuris.

Ketiga, berkaitan dengan kebijakan pencegahan, monitoring, dan evaluasi program pencegahan tindak pidana korupsi juga belum berjalan optimal. Bahkan Pukat mencatat sejak tahun 2015-2017 statistik penindakan KPK justru trennya meningkat.

“Padahal tiga sektor tersebut (pencegahan, monitoring, dan evaluasi program pencegahan) merupakan sektor prioritas dalam progres pencegahan korupsi yang dimunculkan dalam instruksi presiden tentang pencegahan korupsi 2015 dan 2016,” tuturnya.

Keempat, belum ada kebijakan preventif dalam menyadarkan masyarakat melalui pendidikan anti korupsi misalnya.

“Catatan selanjutnya berkaitan dengan tidak berjalannya kebijakan preventif untuk menyadarkan masyarakat melalui pendidikan antikorupsi, khususnya pendidikan antikorupsi di tingkat perguruan tinggi,” paparnya.

Selain beberapa isu tersebut, Pukat UGM juga mengkritisi beberapa isu penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang menjadi sorotan. Di antaranya isu pelemahan KPK, adanya hutang kasus seperti BLBI, Century, e-KTP, dan beberapa kasus lainnya.

“Kemudian juga ada isu korupsi politik, pengusutan kasus penyerangan Novel Baswedan yang tak kunjung tuntas, dan adanya mafia peradilan. Semua hal tersebut menjadi catatan kritis kami di era pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla,” pungkas Yuris.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Populer