Connect with us

Daerah

PT Randu dan PD Sumekar Dituding Bangun Rumah Bersubsidi Asal-Asalan, Konsumen Murka

HOLIDI

Published

on

Kegiatan pembangunan salah satu unit di Perum Randu Permai II yang masih dalam tahap penyelesaian (Doc. JARRAK)

SUMENEP – JARRAK.ID – Proses pembangunan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi di Desa Babbalan, Kecamatan Batuan, Sumenep, Madura, Jawa Timur yang pengerjaannya dilakukan PT Randu Putra Perkasa Nusantara bekerja sama dengan Perusahaan Daerah (PD) Sumekar dikeluhkan konsumen.

Tim Jarrak.id kemudian berkesempatan melihat salah satu rumah konsumen yang mengaku baru saja ditempati. Saat memasuki ruangan, tim melihat ada dinding bangunan yang mengalami keretakan, kusen pintu dan jendela yang tidak bisa dibuka serta belum tersedianya saluran pembuangan air.

Salah satu konsumen berinisial R mengaku sangat dirugikan pihak pengembang dengan hasil rumah yang menurutnya belum layak huni.

“Jujur, kami sangat kecewa dengan hasil bangunan rumah ini karena kegiatan pengerjaannya asal-asalan. Pokoknya banyak masalah yang kami keluhkan terkait dengan rumah yang sudah kami tempati,” kata dia kepada Jarrak.id saat ditemui di Perum Randu Permai II, Kamis siang, (23/08/2018).

Tampak dinding yang mengalami keretakan di salah satu unit di Perum Randu Permai II (Doc. JARRAK)

Ia mengaku akhirnya membawa sendiri kusen dan kemarik yang dibeli dengan menggunakan uang pribadi. Bahkan ia sudah mengadukan beberapa barang yang dibawanya kepada pengembang, dan pengembang berjanji akan mengganti uang yang dikeluarkan untuk pembelian barang tersebut.

“Tapi sampai sekarang uang ganti yang dijanjikan perusahaan belum juga dibayarkan,” kata dia.

Sementara itu, Kasubbag Administrasi dan Keuangan PD Sumekar, Junaidi mengatakan bahwa proses dan pembangunan Perum Randu Permai II sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kasubbag Administrasi dan Keuangan PD Sumekar, Junaidi (Kiri) (Doc. JARRAK)

“Setelah akad di BTN, kondisi rumah sudah selesai dan sudah bisa ditempati maka kita suruh cek kembali kepada konsumen. Apabila memang ditemukan kontruksi bangunan yang tidak sesuai, atau ada keretakan dinding maka kita menyediakan form komplain. Karena garansi pemeliharaan dari perusahaan satu tahun,” kata Junaidi ditemui di Kantor PD Sumekar, Sumenep, Madura, Jawa Timur, Kamis siang, (23/08/2018).

Baca Juga:  Penyerang Polres Indramayu Sedang Kritis di RS Bhayangkara

Junaidi menegaskan bahwa form komplaim merupakan dasar yang akan diberikan kepada pelaksana teknis untuk menyelesaikan aduan konsumen.

Ditanya soal keluhan konsumen tentang kondisi bangunan yang retak, Junaidi mempersilahkan untuk mengadukan kepada perusahaan untuk segera ditindaklanjuti.

“Karena perusahaan sudah berkomitmen bahwa minimal satu tahun sejak rumah ditempati, konsumen tidak terbebani lagi biaya renovasi,” tegas Junaidi.

Namun ketika ditanya soal bukti garansi pemeliharaan, Junaidi berdalih bahwa sejauh ini hanya secara lisan, belum ada aturan tertulis yang mengikat konsumen soal batas waktu pemeliharaan.

Dikonfirmasi soal adanya konsumen yang menggunakan uang pribadi untuk pembelian alat bangunan seperti kayu dan keramik yang lebih bagus, Junaidi menegaskan bahwa perusahaan akan mengganti berapapun uang yang dikeluarkan oleh konsumen.

“Perusahaan akan melakukan pengembalian kepada konsumen. Misalnya keramik standar perusahaan tiga puluh kali tiga puluh. Kalau ternyata ada konsumen yang membawa keramik dengan ukuran empat puluh kali empat puluh akan langsung kita ganti yang dibuktikan dengan kwitansi. Pembayaran ganti dilakukan pada waktu itu juga,” kata Junaidi.

Selain itu, Junaidi menganggap bahwa keluhan konsumen soal selokan dan pembangunan yang belum selesai merupakan sesuatu yang wajar. Junaidi berdalih bahwa pembangunan masih dilakukan.

“Setelah pembangunan rumah selesai, sanitasi, selokan dan jalan akan kita bangun. Karena sekarang masih banyak alat berat yang lalu lalang untuk mengangkut material bangunan. Jadi kalau jalan dibangun sekarang, akan rusak lagi,” dalih Junaidi.

Tanda Tangan Persetujuan

Junaidi menerangkan, konsumen yang sudah menyelesaikan akad kredit dengan BTN, setelah itu para konsumen kata Junaidi dipanggil ke kantor PD Sumekar untuk konsultasi skep.

“Karena kalau tidak disetujui oleh konsumen, tidak kita bangun. Setiap konsumen kesini kita tanda tangan persetujuan untuk dibangun,” tegas Junaidi.

Baca Juga:  Dipukul Helm Baja dan Ditendang, Tujuh Anak Buah Jadi Korban Tindakan Arogan Perwira Polri

Junaidi menegaskan bahwa batas akhir pengerjaan Perum Randu Permai II sampai Bulan November 2018.

BTN Keluarkan SE ‘Ancaman’

Penelusuran Jarrak.id di lapangan, diketahui semua bangunan yang dilaksanakan PD Sumekar dan PT Randu tidak simetris. Pasalnya terdapat beberapa kejanggalan seperti pasangan keramik, pemasangan pintu dan jendela yang diduga asal jadi serta beberapa kelengkapan lainnya seperti kabel listrik, ketersediaan air dan saluran air yang sampai berita ini ditulis belum diselesaikan pemborong.

Namun anehnya, tiba-tiba konsumen dikejutkan dengan Surat Edaran (SE) Bank BTN Cabang Bangkalan bahwa konsumen diminta segera menempati rumah bersubsidi paling lambat tanggal 31 September 2018. Apabila dalam batas waktu tersebut belum ditempati, BTN akan mencabut subsidi yang sudah diberikan kepada konsumen.

Saat tim Jarrak.id meminta penjelasan soal SE tersebut kepada BTN Sumenep, petugas keamanan berdalih bahwa pimpinan sedang ada tamu dari BTN pusat dan meminta untuk kembali pada keesokan harinya.

Berita Populer