Connect with us

Bisnis

Proyek Tol Manado-Bitung Roboh, Jarrak Jakarta Minta Direksi PT Wika Dicopot dan Dipidana

JARRAK.ID

Published

on

JAKARTA – JARRAK.ID – Kecelakaan konstruksi kembali terjadi di proyek infrastruktur. Pembangunan jembatan (overpass) di wilayah proyek jalan tol Manado-Bitung ambruk menimpa pekerja proyek. Akibatnya 17 pekerja dilaporkan menjadi korban. Proyek ini digarap oleh PT Wijaya Karya Tbk (WIKA).

Ketua Badan Pimpinan Wilayah Jaringan Reformasi Rakyat (BPW Jarrak) DKI Jakarta, Ernadi meminta Kementerian BUMN untuk mengevaluasi kinerja perusahaan yang bergerak di bidang kontruksi, termasuk PT Wijaya Karya. Jika tidak, kecelakaan dalam proyek pembangunan insfrastruktur akan kembali terjadi.

“Kalau diperhatikan, riwayat kecelakaan konstruksi pada proyek yang dikerjakan perusahaan karya BUMN sudah di luar batas toleransi. Sehingga harus ada tindakan tegas dari Kementerian BUMN,” kata Ernadi kepada Jarrak.id pada Rabu petang, (18/04/2018).

Langkah tegas yang bisa dilakukan Kementerian BUMN kata Ernadi, melakukan penyegaran di internal perusahaan dengan merombak direksi. Perombakan direksi imbuh Ernadi, harus fokus pada direksi di level kualitas keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan (QHSSE), serta divisi operasi.

“Ini (perombakan direksi, red) merupakan langkah mendesak yang harus dilakukan untuk memperbaiki kualitas kerja perusahaan ke depan,” imbuh Ernadi.

Ernadi juga meminta aparat penegak hukum memeriksa seluruh direksi Wijaya Karya atas kelalaian kerja sehingga menyebabkan korban jiwa. Pemeriksaan untuk mendalami potensi terjadinya tindak pidana. Tindak pidana itu lanjut Ernadi bisa berupa belum terpenuhinya Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh kontraktor.

Ernadi mengatakan, permasalahan tersebut setidaknya terlihat dari lima kecelakaan konstruksi yang terjadi sejak September 2017 hingga Januari 2018, antara lain di proyek jembatan overpass Caringin  ruas jalan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi), jembatan overpass ruas jalan tol Pasuruan-Probolinggo (Paspro). Kemudian, jembatan Ciputrapinggan ruas Banjar-Pangandaran, jembatan overpass proyek jalan tol Pemalang-Batang. Terakhir, runtuhnya box girder LRT Jabodebek rute Kelapa Gading-Velodrome.

“Oleh karena itu, kegiatan penyelidikan oleh kepolisian terhadap direksi Wijaya Karya untuk menelusuri apakah kegiatan proyek itu sudah berdasarkan SOP atau tidak. Kalau tidak mengikuti ketentuan dalam SOP maka berpotensi pidana. Sehingga Wijaya Karya harus mempertanggung jawabkan secara hukum,” jelas Ernadi.

Ernadi juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigasi terhadap berbagai proyek insfrastruktur yang dikerjakan Wijaya Karya. BPK menurut Ernadi, berwenang melakukan hal tersebut selama proyek infrastruktur yang mengalami kecelakaan menggunakan uang negara.

“Karena itu, BPK harus bergerak untuk menggelar audit investigasi terhadap beberapa proyek pembangunan infrastruktur yang bermasalah. Ini penting dilakukan BPK untuk mengimplementasikan keinginan publik,” jelas Ernadi.

Penegakan Hukum Masih Lemah

Ernadi juga menyebut maraknya kecelakaan konstruksi karena kegiatan investigasi tidak dilakukan dengan baik. Akibatnya tidak ada sanksi tegas; baik sanksi pidana dan sanksi dari kementerian terkait.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memang telah menerbitkan Keputusan Menteri Nomor 66 /KPTS/M/2018 tentang Komite Keselamatan Konstruksi (KKK).

Namun Ernadi menyayangkan, komite tersebut hanya akan bekerja mengawasi proyek-proyek yang masuk di dalam anggaran belanja kementerian tersebut.Setidaknya hal itu terlihat pada keberadaan tiga Sub Komite yang ada di dalamnya, yaitu Jalan dan Jembatan, Bangunan Gedung, serta Sumber Daya Air.

“Investigasi tidak hanya diarahkan untuk mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan. Tetapi hasil investigasi dapat digunakan kementerian untuk menjatuhkan sanksi terhadap kontraktor.”

“Hasil investigasi juga bisa digunakan kepolisian untuk melihat celah terjadinya tindak pidana. Jika ini yang dilakukan, bisa dipastikan kecelakaan konstruksi akan jarang terjadi,” Ernadi menambahkan.

Ernadi menyesalkan, ketidaktegasan pemerintah dalam memberikan sanksi kepada kontraktor yang terbukti lalai dalam mengerjakan proyek infrastruktur. Pemerintah sejauh ini baru sebatas menjatuhkan sanksi berupa teguran dan berharap kasus serupa tidak terulang kembali. Namun, sanksi tersebut dinilai belum memberikan efek jera. Hal ini terlihat dari masih terulangnya kasus kecelakaan kerja yang terjadi meski sanksi telah dijatuhkan.

“Kalaupun hanya sanksi teguran bayi pun bisa. Orang mau disiplin, utamakan keselamatan, itu harus diberi sanksi yang tegas. Tanpa ada itu lupakan,” sesal Ernadi.

Digarap Terburu Terburu

Ernadi juga menyebut, proyek infrastruktur digarap terburu-buru seakan mengejar target. Ernadi berpandangan, time schedule memang diperlukan, namun jangan sampai meninggalkan aspek keselamatan dan keamanan kerja.

“Akhirnya keselamatan dan keamanan kerja menjadi dinomorduakan,” tendas Ernadi.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer